Beranda Metropolis DPMPTSP Restui Pengurukan Rawa Dengkul

DPMPTSP Restui Pengurukan Rawa Dengkul

0
DPMPTSP Restui Pengurukan Rawa Dengkul
ADE/RADAR DEPOK HILANG : rawa yang sebentar lagi segera menjadi daratan. Pemerintah Kota Depok mengatakan, kegiatan tersebut telah legal keran pemilik lahan telah memiliki IPR
ADE/RADAR DEPOK
HILANG : rawa yang sebentar lagi segera menjadi daratan. Pemerintah Kota Depok mengatakan, kegiatan tersebut telah legal keran pemilik lahan telah memiliki IPR

DEPOK–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, tidak bisa berbuat banyak atas lahan yang diuruk di RT7/2, Kelurahan Kalimulya, Cilodong. DPMPTSP menilaia aktifitas tersebut tidak menyalahi aturan, lantaran lahan tersebut milik perorangan.

Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengatakan, kegiatan yang hendak dilakukan oleh salah satu investor itu, untuk pembuatan perumahan. Sudah sesuai dengan aturan, dan ada Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) serta beberapa dokumen yang menguatkan pelaksanaan pengurukan tersebut.

“Kami sudah turun kelapangan, yang bersangkutan sudah memiliki IPR dan Piel banjirnya, sehingga mereka sudah boleh melakukan kegiatan itu,” kata Yulis saat ditemui Radar Depok diruangannya, Rabu (1/11).

Yulis mengatakan, IPR yang dimilikinya memang untuk pembangunan perumahan, sehingga menurutnya kegiatan tersebut legal. Meskipun lahan tersebut merupakan kubangan air, Yulis mengatakan, karena tanah tersebut milik perseorangan maka pihaknya pun tidak bisa melarang.

“Disana bukan resapan, kalaupun dahulu tempat itu merupakan kubangan air dan sebagainya, mungkin dahulu pemiliknya membuat empang. Tapi itukan hak pemilik tanah, dan kami tidak bisa melarang sejauh mereka memiliki dokumen perizinannya,” beber Yulis.

Sebelumnya, Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Komite Aksi Pemberantasan Korupsi (Kapok) mempertanyakan kegiatan yang dilakukan di Situ Rawa Dengkul, RT07/02, Kelurahan Kalimulya, Cilodong, yang saat ini sedang ditutup dengan tanah.

Ketua Kapok, Kasno mengatakan, pihaknya mempertanyakan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, terkait izin yang dimiliki oleh pengembang dalam proyek tersebut.

“Ini kan soal alih fungsi lahan, ada tidak izinnya dan sebagainya, karena sangat penting untuk legalitas proyek tersebut,” kata Kasno kepada Radar Depok, kemarin.

Kasno mengatakan, kegiatan tersebut harus melakukan tahapan-tahapan, dan kajian maupun analisis Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) secara baik dan benar.

Dengan begitu, lanjut Kasno, masyarakat sekitar pun tidak perlu khawatir dengan dampak yang ditimbulkan terkait pembangunan tersebut. “Saat ini kan masyarakat dibuat khawatir, pasalnya, mereka menganggap tempat tersebut sebagai resapan air, kalau resapan airnya ditutup bagaimana jadinya,” lanjut Kasno.

Kasno menyebutkan, UKP/UPL dan atau AMDAL sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1999 tetang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disebutkan didalamnya, UKP/UPL dan atau AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. “Untuk itu Pemerintah Kota Depok seharusnya dapat menunjukkan perizinan terkait kegiatan tersebut,” kata Kasno.(ade)