Beranda Politika Hamzah Berang Minimnya Kehadiran OPD

Hamzah Berang Minimnya Kehadiran OPD

0
Hamzah Berang Minimnya Kehadiran OPD
RICKY/RADAR DEPOK INTERUPSI: Anggota DPRD Kota Depok, Hamzah saat memberikan interupsi mengenai minimnya kehadiran OPD di Rapat Paripurna Kota Depok, kemarin
RICKY/RADAR DEPOK
INTERUPSI: Anggota DPRD Kota Depok, Hamzah saat memberikan interupsi mengenai minimnya kehadiran OPD di Rapat Paripurna Kota Depok, kemarin

DEPOK – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Hamzah berang lantaran minimnya kehadiran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di lingkungan Pemkot Depok, saat Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Pandangan Umum fraksi terhadap penyampaian nota keuangan RAPDB Kota Depok TA 2018 di gedung DPRD Kota Depok, kemarin.

Kekecewaan Hamzah ini tentu ada alasan. Pasalnya, dia menilai rekan-rekan OPD yang diundang untuk menghadiri Rapat Paripurna sering tidak hadir. Ketidak hadiran ini dinilai sebagai tindak menganggap sebelah mata dan menganggap gampang.

Padahal, menurutnya yang harus mendengarkan apa yang menjadi masukan dari fraksi-fraksi adalah para OPD.

“Apalagi ini terkait RAPBD 2018. Itu adalah terkait OPD selaku eksekutor ketika sah menjadi APBD. Jadi jangan dianggap remeh,” tutur Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok tersebut.

Ia juga menyebut, sudah empat kali dalam Rapat Paripurna dirinya meminta kepada Walikota Depok untuk bertindak tegas terhadap para OPD yang mangkir dari paripurna.

Namun sampai saat ini, dirinya menilai imbauan dan permintaan tersebut dianggap sebelah mata. Padahal, DPRD Kota Depok menyampaikan undangan resmi sebanyak 82, mulai dari kepala badan, kepala dinas maupun camat dan lain-lain.

“Kan kacau ini, kalau sudah begini. Padahal DPRD sebagai pengawas, budgeting dan legislasi masa tidak dihargai,” paparnya.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok ini mengaku kecewa lantaran ketidakhadiran mereka juga tidak disertai alasan yang jelas kenapa tidak bisa ikut Rapat Paripurna, khususnya dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD tahun 2018.

Padahal, kehadiran mereka sangat penting karena ini kewajiban bersama dalam mempertanggung jawabkan uang yang akan dipergunakan untuk membangun Kota Depok.

“Kami minta sanksi tegas dari Walikota Depok. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Kan kacau kalau begini,” tegasnya. (cky)