Beranda Metropolis Leader yang Masih Bebas Disebut-sebut

Leader yang Masih Bebas Disebut-sebut

0
Leader yang Masih Bebas Disebut-sebut
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SIDANG LANJUTAN PANDAWA : Salman Nuryanto, terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa saat dibawa petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK SIDANG LANJUTAN PANDAWA : Salman Nuryanto, terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa saat dibawa petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, kemarin.

DEPOK–Leader Pandawa Grup yang masih menghirup udara bebas siap-siap tak tenang. Kemarin, saat persidangan ke-19 dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota, di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, leader yang masih bebas disebut-sebut.

Saat sidang mulai berjalan beragendakan pemeriksaan saksi mahkota sempat diajukan untuk ditunda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kuasa Hukum. Tetapi tetap dilaksanakan Majelis Hakim Yulinda, dengan hakim anggota YF Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta.

Salah satu JPU, Kozar mengatakan, pihaknya mengajukan pengunduran waktu dengan alasan salah satu JPU tidak hadir dalam persidangan. “Izin majelis, karena salah satu JPU kami tidak hadir dan berkasnya ada di beliau, maka kami mengajukan untuk agenda pemeriksaan saksi mahkota ini ditunda,” katanya dalam persidangan.

Namun, majelis hakim tidak menanggapi dan tetap melaksanakan sidang tersebut pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Saksi mahkota tersebut diambil dari seluruh terdakwa (26 leader), yang diperuntukkan untuk meringankan terdakwa Dumeri alias Salman Nuryanto. Dalam keterangan saksi mahkota tersebut, seluruhnya menyatakan tidak merasa dirugikan dengan KSP Pandawa Mandiri Group.

“Nuryanto tidak pernah ingkar untuk memberikan profitnya, kami tidak merasa dirugikan,” jawab serempak para saksi mahkota usai mendapatkan pertanyaan dari tim kuasa hukum.

Para saksi tersebut juga mengaku, masih ada leader yang belum tertangkap, dan masih bersembunyi. “Masih banyak sekali leader-leader seperti kami yang masih menghirup udara bebas,” pungkas para saksi mahkota.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Kota Depok, Teguh Arifiano, menanggapi soal kedatangan salah satu hakim PN Kota Depok yang datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok terkait adanya isu permufakatan jahat yang dilakukan kedua instansi terkait kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group.

Teguh mengatakan, kedatangan hakim yang diketahui adalah YF Tri Joko ke Kejari Depok adalah sepengetahuan dari Kepala PN Kota Depok, Budi Prasetyo terkait koordinasi soal persidangan pidana umum.

“Kedatangannya pun bukan untuk membahas kasus Pandawa, tapi kasus pidana secara umum, jadi karena adanya persidangan Pandawa ini, jadwal sidang jadi molor,” kata Teguh saat ditemui Radar Depok diruangannya, Senin (6/11).

Teguh menjelaskan, akibat dari persidangan kasus pandawa, beberapa jadwal sidang pidana menjadi molor, terkadang sidang baru dimulai pada pukul 16.00 WIB dan baru selesai pada pukul 20.00 WIB. Hal tersebut membuat pihaknya kerap mendapatkan komplain dari saksi maupun keluarga pencari keadilan.

“Makanya, kami koordinasi dengan pihak kejaksaan agar sidang pidana bisa dimulai lebih pagi lagi,” katanya.

Lebih jauh Teguh mengatakan, pengutusan YF Tri Joko yang memang diketahui merupakan hakim dari kasus pandawa hanya kebetulan. Karena sebetulnya, Ketua PN Kota Depok memiliki kewenangan untuk datang sendiri ke Kejari Kota Depok.

“Hanya kebetulan pak Joko yang disuruh, itu kewenangan pak ketua,” lanjut Teguh.

Terkait akan adanya pelaporan kepada Komisi Yudisial terkait adanya permufakatan jahat tersebut, Teguh mempersilahkan karena hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara dalam memantau lembaga peradilan.

“Selama buktinya kuat, silahkan saja, intinya pertemuan itu hanya koordinasi biasa dan sering kami lakukan,” pungkas Teguh. (ade)