Beranda Metropolis Nasabah Minta Bos Pandawa Dihukum Berat

Nasabah Minta Bos Pandawa Dihukum Berat

0
Nasabah Minta Bos Pandawa Dihukum Berat
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK DEMO NASABAH PANDAWA : Puluhan nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin. Mereka menuntut aset Pandawa diserahkan ke kurator serta meminta pimpinan koperasi tersebut, Salman Nuryanto dihukum seberat-beratnya.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DEMO NASABAH PANDAWA : Puluhan nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin. Mereka menuntut aset Pandawa diserahkan ke kurator serta meminta pimpinan koperasi tersebut, Salman Nuryanto dihukum seberat-beratnya.

DEPOK–Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok kedatangan tamu tak diundang, Kamis (2/11). Ratusan massa yang mengaku korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (PMG), berbondong-bondong mendatangi Kejari Depok menuntut kejelasan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group.

Mereka menuntut, Kejari Kota Depok dapat lebih transparan dalam menangani kasus yang didalangi Dumeri alias Salman Nuryanto, bersama teman temannya. Pasalnya, para nasabah menemukan adanya beberapa kejanggalan dalam kasus yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Kota Depok.

Koordinator aksi, Denny Andrian mengatakan, salah satu kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut, adalah tidak dijeratnya Dumeri alias Salman Nuryanto dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Padahal, diketahui aset Pandawa mencapai triliunan ditambah kasus tersebut merupakan pelanggaran UU Perbankan. “Kalau ada UU Perbankan pasti gandengannya UU TPPU, tapi ini kenapa tidak ada, patut dicurigai,” kata Denny disela-sela aksi di depan Kantor Kejari Kota Depok, Kamis (2/11).

Dengan tidak dijeratnya Dumeri alias Salman Nuryanto CS menggunakan pasal yang terkadung dalam UU TPPU. Maka, tidak menutup kemungkinan para terdakwa yang melakukan penipuan kepada jutaan nasabah tersebut tidak ada efek jera.

“Bisa kita lihat keluarga Nuryanto, kehidupannya seperti apa, bandingkan dengan nasabah yang ketipu sama dia, berbanding terbalik, kalau dikenakan TPPU, semua aset miliknya (red : Nuryanto) harus ditarik,” lanjutnya.

Selain itu, lanjut Denny, kasus yang menyita perhatian publik tersebut juga terdapat kejanggalan lainnya. Yakni terkait jumlah aset yang disita oleh pihak kepolisian dan diserahkan kepada kejaksaan yang sampai saat ini tidak diketahui berapa jumlahnya.

Terakhir, adanya pertemuan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 antara salah satu hakim yang menangani kasus tersebut berinisial TJ, dengan JPU, para saksi dan pengacara Dumeri alias Salman Nuryanto di salah satu ruangan Kantor Kejari Kota Depok.

“Kami semakin bertanya tanya, ada apa ini, untuk itu kami menuntut keadilan dari Kejari Kota Depok, agar transparansi dalam menangani kasus ini, dan menjerat Nuryanto dengan seadil-adilnya,” tandas Denny.

Ratusan korban yang terdiri dari berbagai kalangan melakukan orasi di depan kantor Kejari Kota Depok, dengan perangkat aksi banner dan kertas. Berbagai cacian dilontarkan massa yang geram dengan penanganan kasus yang dianggap tidak memihak para korban tersebut.

Aksi sempat ricuh, karena massa memaksa masuk kedalam kantor dengan mendorong gerbang, dan hendak menerobos penjagaan aparat gabungan yang terdiri dari Polri dan Keamanan Dalam (Kamdal) Kejari Kota Depok. Hingga akhirnya lima perwakilan massa diperbolehkan masuk menemui Kepala Kejari Kota Depok.

Kuasa Hukum nasabah, Azrai Ridha mengatakan, pihaknya belum bisa menerima penjelasan yang dijelaskan dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama dua jam tersebut. Sehingga pihaknya akan terus mengawal proses persidangan kasus tersebut.

“Sampai hari ini kami belum bisa menerima penjelasan dari pihak kejaksaan, tapi keberatan kami sudah ditampung oleh pihak kejaksaan untuk dipertimbankan,” kata Azrai usai bermediasi dengan pihak kejaksaan.

Azrai mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memonitor perjalanan persidangan ini selanjutnya. Selain itu, Ia juga mengatakan agar pihak kejaksaan dapat memberikan penuntutan seberat-beratnya kepada para terdakwa.

“Kami hanya meminta, agar pihak kejaksaan memberikan keadilan bagi kami para korban Pandawa, agar Nuryanto dituntut seberat beratnya, dan aset para nasabah dapat kembali semua,” pungkas Azrai.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari mengatakan, dalam pertemuan yang digelar tertutup diruangannya, pihaknya telah menjelaskan secara gamblang hal yang menjadi tuntutan para korban dari Pandawa.

Dalam pertemuan tersebut, Iia menjelaskan terkait penanganan kasus yang akan dilakukan secara maksimal. Dan memberikan hukuman maksimal kepada para terdakwa. Kedua ia juga menjelaskan terkait aset yang diminta oleh para nasabah untuk dikembalikan.

“Terkait aset saya sudah menjelaskan, di dalam KUHP, dijelaskan saat pelimpahan ke pengadilan, maka terdakwa dan penasehat hukum itu memiliki hak untuk mendapatkan berkas. Nah, didalam berkas itu tercantum tentang barang bukti, jadi aset ini masuk kedalam barang bukti,” kata Sufari kepada awak media, Kamis (2/11).

Sufari menjelaskan, terkait aset pihaknya akan menunggu keputusan pengadilan (incrhract) terhadap kasus pidana tersebut, untuk nantinya diambil langkah perlakuan terhadap barang bukti. “Dalam KUHP juga perlakuan barang bukti ada tiga dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan, itu semua kewenangan pengadilan yang memutuskan kasus, kami hanya menunggu,” lanjut Sufari.

Sementara, Sufari menjelaskan terkait petemuan tanggal 26 Oktober, itu merupakan pertemuan yang secara tidak sengaja alias tidak sama sekali direncanakan. Jadi, salah seorang hakim yang datang dalam pertemuan tersebut, awalnya hendak bertemu dengan dia.

“Persidangan kasus pandawa ini kan cukup lama, sedangkan para saksi kan cukup banyak, sehingga itu akan mempengaruhi masa tahanan. Oleh karena itu, ketua pengadilan, mengutus salah satu hakim untuk berkoordinasi dengan saya. Tapi sebelum ketemu dengan saya, mereka bertemu dibawah secara tidak sengaja,” kata Sufari.

Akhirnya, terjadilah pertemuan tersebut yang melibatkan, Kuasa Hukum Dumeri alias Salman Nuryanto, JPU dan para saksi. Karena diketahui, seharusnya persidangan digelar pada hari kamis, namun karena mengalami penundaan dan para saksi tidak mengetahui akan penundaan sidang tersebut.

“Makanya mereka bertemu disini, dan dari pada terjadi keributan, akhirnya mereka berbincang di dalam ruang Kasi Pidum,” beber Sufari.

Sufari memastikan, tidak ada pembahasan yang mengintimidasi terhadap para saksi tersebut. Namun, perbincangan tersebut hanya seputar kewenangan para saksi saat memberikan keterangan dalam persidangan.

“Tidak ada hal itu (red : intimidasi) hanya obrolan biasa seputar kewenangan para saksi tentang keterangan dalam persidangan, itu saja,” lanjut Sufari.

Sedangkan terkait UU TPPU, Sufari mengatakan, didalam berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan dari penyidik Polda Metro Jaya belum menyertakan persoalan TPPU, yang ada dalam berkas itu hanya menyebut tindak pidana perbankan, kedua, dialternatifkan dalam KUHP yaitu tindak pidana penggelapan.

“Itu kewenangan penyidik, kalau kami menunggu penyidik terkait TPPU, penyelenggaraan persidangan Pandawa ini semakin tertunda. Makanya kami segera melimpahkan berkas ke pengadilan setelah berkas lengkap,” terang Sufari.

Terpisah, dari pandangan Muannas Al Aidid menyebutkan, kalau demo ini jelas maenan kurator, isunya sama dengan keinginan kurator, agar aset dalam perkara pidana diserahkan ke mereka sebagai bundel pailit. Ini tidak ada dasar hukumnya. “Karena tidak ada dasar hukumnya, makanya mereka pakai tekanan massa, jika permintaan pendemo diikutin melanggar hukum,” terang pria yang berprofesi kuasa hukum ini.

Jadi singkatnya begini, kasus Pandawa dan kasus judi itu sama kegiatannya melanggar UU. Judi bertentangan dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan kegiatan Pandawa yang janjikan 10-15 persen perbulan bertentangan dengan Pasal 46 UU perbankan, karena tidak ada izin dari Bank Indonesia. Jadi, baik uang hasil judi atau keuntungan kegiatan terlarang Pandawa berupa aset bergerak, dan tidak bergerak harus dirampas negara. “Masa diserahkan kurator. Kejaksaan harusnya berani sikapi dalam pasal 39 ayat 2 KUHAP tentukan perkara pidana boleh sita barang bukti meski itu dianggap pailit,” tandasnya.(ade)