Beranda Metropolis Pakar : Panggil Paksa Walikota Sah

Pakar : Panggil Paksa Walikota Sah

0

DEPOK–Sengkarut sengketa tanah di Kota Depok yang melibatkan Ombudsman RI dengan Walikota Depok, mengundang perhatian sejumlah pihak. Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Asep Warlan Yusuf salah satunya.

Guru Besar Universitas Katholik Parahyangan Bandung ini menegaskan, Ombudsman RI bekerja dilindungi Undang Undang (UU) yakni UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam UU tersebut, Ombudsman berhak melakukan tindakan termasuk memanggil Pemerintah Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Maka sudah sepatutnya panggilan Ombudsman itu di penuhi, karena kerjanya dilindungi UU,” kata Asep kepada Radar Depok, Selasa (7/11).

Asep mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk memastikan tidak ada mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila dalam hal ini Walikota Depok, dianggap tidak kooperatif dengan pemanggilan Ombudsman RI, maka dikhawatirkan akan menjadi efek domino bagi Walikota.

“Karena Ombudsman punya kewenangan dalam melakukan kerja kerjanya, seperti pemanggilan paksa, atau mengirim surat ke gubernur hingga Kementerian Dalam Negeri. Itu sah,” lanjut Asep.

Menurutnya, berkompeten atau tidak selama pemanggilan Walikota Depok kemudian mengutus anak buahnya, biarlah menjadi catatan bagi Ombudsman. “Toh kalau pun tidak berkompeten, Walikotanya sendiri yang siap menerima resikonya,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya mengaku, sudah mendengar adanya informasi terkait sengketa tanah warga, yang hingga melibatkan Ombudsman RI dengan Walikota Depok. Namun, ia mengakui belum mengetahui pasti lokasi sengketa tersebut.

“Iya ada salah seorang warga merasa tanahnya diserobot oleh tetangganya dan didirikan bangunan diatasnya. Warga tersebut mengadukan masalahnya ke ombudsman,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Depok ini.

Qurtifa memastikan, DPRD Kota Depok tidak akan turut campur dalam persoalan tersebut, dan ia percaya sengketa tanah tersebut bisa diselesaikan para pihak melalui proses hukum perdata atau musyawarah. Ombudsman RI bersama pemkot Depok bisa jadi sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan sengketa.

“Menurut informasi pak wali sudah merespon dengan mengutus plt sekda dan bagian hukum, tinggal sikap Ombudsman saja, semoga bisa segera selesai,” terangnya.

Sementara itu, diketahui sengketa lahan yang selama ini dipermasalahkan oleh Ombudsman RI diduga ada kekeliruan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (KAPOK), Kasno.

Kasno mengatakan, Ombudsman ada kekeliruan, luas 200 meter persegi yang dipermasalahkan ternyata hanya 1,9 meter persegi. “Tanah yang bersengketa itu merupakan tanah milik Lasmana Edison Silalahi, dan hanya 1,9 meter persegi,” tutur Kasno.

Kasno mengungkapkan, persoalan tersebut bermula saat pemilik lahan Lasmana Edison merasa dirugikan, karena bangunan didepan rumanya yang diketahui milik H. Faiz menduduki lahan miliknya. “Kemudian ia melaporkan ke Ombudsman, tapi kenapa bisa mencapai 200 meter persegi, padahal cuma sedikit kok hanya 1,9 meter,” pungkas Kasno.(ade)