Beranda Metropolis Pencalonan Amri Cacat Hukum Menguat

Pencalonan Amri Cacat Hukum Menguat

0
Pencalonan Amri Cacat Hukum Menguat
ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Sidang gugatan yang diajukan 17 cabor kepada Amri Yusra terkait proses pencalonan ketua Periode 2017-2022 saat disidangkan di PN Kota Depok, Selasa (7/11).
ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Sidang gugatan yang diajukan 17 cabor kepada Amri Yusra terkait proses pencalonan ketua Periode 2017-2022 saat disidangkan di PN Kota Depok, Selasa (7/11).

DEPOK–Sidang kasus dugaan cacat hukum pencalonan Amri Yusra sebagai Ketua Koni periode 2017-2022, telah memasuki pemeriksaan saksi dari penggugat kemarin. Sidang bernomor perkara 30/Pdt.G/2017/PN DPK tersebut, penggugat menghadiri saksi yakni calon nomor urut dua dalam proses pemilihan ketua dalam Musorkot Koni 2017, Agustinus Susanto.

Didalam sumpah, Agustinus membeberkan fakta-fakta yang turut menguatkan dugaan Amri Yusra tidak sah dalam proses pencalonannya.

“Selain proses pencalonannya yang tidak sah, syarat dari pencalonan Ketua Umum harus mendapat dukungan minimal 10 pengcab, sedangkan Amri mendapatkan 13 suara dan saya 17 suara, tapi dengan alasan tidak jelas akhirnya Musorkot Deadlock,” kata Agustinus.

Selain itu, pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh Nina Suzana dianggap tidak independen, karena persidangan kerap diambil alih oleh Pengurus Daerah Koni Jawa Barat (Jabar). “Setiap keputusan yang hendak diambil selalu melalui pertimbangan Koni Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum penggugat, Agung Palwono memastikan, perbuatan Amri sangat cacat hukum saat proses pencalonan selain itu juga ada indikasi intervensi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh Pengda Koni Jawa Barat maupun oleh Pemerintah Kota Depok.

“Dari hasil keterangan saksi tersebut, semakin menguatkan dugaan kami kalau Amri telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum,” kata Agung usai persidangan, Selasa (7/11).

Agung mengatakan, persidangan selanjutnya akan digelar pada Selasa pekan depan dengan agenda pemanggilan saksi ahli dari pihak penggugat. “Rencananya kami akan menghadirkan saksi ahli dari Universitas Indonesia,” tegas Agung.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Amri Yusra belum menanggapi terkait ungkapan dari saksi fakta tersebut. Dalam komunikasi sebelumnya, Amri telah memandatkan kewenangannya kepada Kuasa Hukumnya. “Sementara saya no comment dulu, sembari menunggu kesempatan menjawab oleh pengacara kami di persidangan,” singkat Amri.

Diketahui sebelumnya, Sebanyak 17 cabang olahraga (Cabor) menilai pencalonan Amri Yusra periode 2017-2022, dianggap tindakan perbuatan melawan hukum.

Salah satu pengurus Cabor, Tondo Wiyono mengatakan, dalam gugatannya, ia yang mewakili 17 cabor menolak kepemimpinan Amri Yusra dalam tubuh Koni. Karena dianggap telah melawan hukum. Adapun yang menjadi alasannya salah satunya pencalonan Amri yang tidak sesuai dengan AD/ART Koni.

“Amri menyalahi pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Koni, selain itu Amri juga menyalahi pasal 22 Ayat 3 Anggaran Dasar Koni,” kata Tondo kepada Harian Radar Depok.

Dijelaskan Tondo, pasal 19 ayat 2 Anggara Dasar Koni berbunyi ‘Masa bakti ketua umum dan pengurus Koni Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun. Sedangkan diketahui, Amri Yusra pernah menjabat sebagai Ketua Koni masa bakti 2010-2012 dan masa bakti 2012-2016.

Dan dalam pasal 22 ayat 3, Amri menyalahi karena rangkap jabatan pimpinan Koni yang diketahui ia menjadi pengurus Cabang Olahraga Anggar saat melakukan pencalonan. “Maka sudah jelas itu melanggar aturan, kenapa bisa diloloskan Amri mencalonkan kembali pada periode ini,” kata Tondo.

Tak hanya itu, dalam pasal 34 Ayat 5 butir c dan d jo Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Koni, Amri juga menyalahi aturan karena tanpa persetujuan rapat anggota secara sepihak menetapkan pengurus cabanng Crieket Indonesia (PCI), dan Pengurus Cabang Federasi Olahraga Pentaque Indonesia (FOPI).

Tondo mengatakan, ada tiga poin yang menjadi harapannya yakni membatalkan Amri Yusra sebagai Ketua Koni Periode 2017-2022. Kedua Amri Yusra masih dalam proses peradilan untuk itu, agar segala kegiatan yang menyangkut Amri Yusra ditunda dulu hingga proses peradilan selesai. Ketiga ada tahapan berikutnya yakni menggugat juga pimpinan sidang waktu Musorkot karena dianggap lalai. (ade)