Beranda Metropolis Pengadilan Disebut Tidak Bisa Adili SSA

Pengadilan Disebut Tidak Bisa Adili SSA

0
Pengadilan Disebut Tidak Bisa Adili SSA
ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Suasana ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok saat menggelar persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan warga ARH dalam pemberlakuan SSA, Kamis (9/11).
ADE/RADAR DEPOK
SIDANG : Suasana ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok saat menggelar persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan warga ARH dalam pemberlakuan SSA, Kamis (9/11).

DEPOK–Persidangan pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di tiga jalan protokol Kota Depok masih berlanjut. Kemarin, sidang telah memasuki agenda jawaban gugatan dari pihak tergugat kepada penggugat, di hadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, Kamis (9/11).

Jawaban diberikan masing-masing tergugat secara tertulis kepada majelis hakim yang dipimpin Teguh Arifiano dengan hakim anggota Oki Basuki Rachmat dan Darmo Wibowo tersebut.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany mengatakan, selain dari jawaban gugatan, pihaknya mengajukan eksepsi terkait persidangan tersebut. Dijelaskan Lienda, eksepsi tersebut berisi terkait kompetensi absolut Pemerintah Kota Depok

“Yang dipermasalahkan inikan kebijakan SSA, berarti itu masuk dalam ranah produk tata usaha negara, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini harus PTUN,” kata Lienda.

Lebih jauh Lienda mengatakan, pemberlakukan SSA di Kota Depok masihlah prematur atau terlalu dini untuk dibahas, karena masih tahap uji coba dan belum menjadi kebijakan final di Kota Depok. “Ini kan masih berlangsung, kajiannya pun masih berjalan apakah ini efektif dan sebagainya masih berlangsung, makanya terlalu dini kalau sudah dibawa keranah pengadilan,” lanjut Lienda.

Untuk itu, lanjut Lienda, pihaknya berharap agar para pihak dapat bersabar hingga masa uji coba SSA tersebut usai dan menjadi produk kebijakan yang akan diterapkan di Kota Depok. Terkait sosialisasi yang dipertanyakan oleh para masyarakat, Lienda mengaku, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara meluas. “Sosialisasi sudah kita laksanakan kok, kami juga terus melakukan kajian dan evaluasi,” katanya.

Terkait adanya isu akan di keluarkannya Peraturan Daerah terkait pemberlakuan SSA tersebut, Lienda membantahnya. Ia mengakatan, produk kebijakan tersebut minimal menjadi sebuah Peraturan Walikota (Perwal). “Terkait perda kami belum sejauh itu. Kami terus melakukan kajian, bukan perda lah, paling tinggi juga Perwal,” lanjut Lienda.

Untuk menjadi sebuah produk kebijakan, Lienda mengaku, Pemkot Depok akan mengkaji sistem manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas dengan Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Depok. selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan yang mempunyai kewenangan terhadap jalan tersebut.

“Status jalan tersebut kan jalan nasional, jadi kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum diterbitkan kebijakan,” katanya.

Sesuai dengan waktu, rencananya uji coba SSA akan berakhir pada Januari 2018, dan terkait kebijakannya akan terbit pada Februari 2018.

Sementara itu, Kuasa Hukum penggugat, Leo Prihardiyansah mengatakan, terkait eksepsi tergugat yakni mempertanyakan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili kasus tersebut, pihaknya akan menjawabnya dalam replik yang akan diberikan pada sidang berikutnya. “Kami jawab lagi lewat replik, nanti kami rincikan jawaban dengan eksepsi tersebut,” katanya.

Leo mengatakan, terkait dasar hukum gugatannya kepada Pengadilan Negeri juga akan dibeberkan dalam replik yang akan diberikan pada sidang hari kamis (16/11). (ade)