Penggugat : SSA Layak Disidangkan di PN

In Metropolis
ADE/RADAR DEPOK
SIDANG : Suasana sidang perkara perdata kasus pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di ruang sidang garuda PN Kota Depok, Kamis (23/11)

DEPOK – Persidangan perdata sistem satu arah (SSA) yang diterapkan di tiga jalan protokol Kota Depok masih terus berlangsung. Kali ini, sidang sudah memasuki tahap pemberian replik dari pihak penggugat terhadap tergugat terkait persidangan, yang semestinya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.

Kuasa Hukum penggugat, Leo Prihardiansyah mengatakan, jika masih memerlukan pertimbangan dari atasan dan instansi lain itu bukan obyek PTUN, lalu dalam keputusan kepala Dinas Perhubungan itu juga tidak bersifat mengikat untuk publik jadi bukan obyek PTUN.

“Memang setiap gugatan kepada pemerintah sudah lumrah ini merupakan ranah PTUN,” kata Leo kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Leo mengatakan, ada syarat untuk mengajukan PTUN yakni pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas apabila masih ada rekomendasi dan atau pertimbangan dari instansi lain dan atasan, itu bukan obyek PTUN. Kemudian UU lain mengatakan, suatu aturan baik itu pergub, perwal atau peraturan dibawahnya harus tercatat didalam berita daerah atau lembaran daerah. “Keputusan inikan tidak tercatat di lembaran daerah jadi bukan sengketa tata usaha negara, karena tidak mengikat bagi publik,” lanjut Leo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemkot Depok, M. Yunan mengatakan, pihaknya yakin terhadap kebijakan SSA yang akan terus diterapkan di Kota Depok. Terkait adanya kasus yang sedang dijalaninya di PN Kota Depok, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya SSA di Kota Depok.

“Intinya SSA itu masih terus berjalan, terkait jalannya persidangan, tinggal jalani saja, minggu depan kami berikan duplik, mudah-mudahan itu bisa menjawab terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat,” singkat Yunan usai menjalani proses persidangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany mengatakan, pihaknya mengajukan eksepsi terkait persidangan tersebut.

Dijelaskan Lienda, eksepsi tersebut berisi terkait kompetensi absolut Pemerintah Kota Depok “Yang dipermasalahkan inikan kebijakan SSA, berarti itu masuk dalam ranah produk tata usaha negara, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini harus PTUN,” kata Lienda.

Lebih jauh Lienda mengatakan, pemberlakukan SSA di Kota Depok masihlah prematur atau terlalu dini untuk dibahas, karena masih tahap uji coba dan belum menjadi kebijakan final di Kota Depok.

“Ini kan masih berlangsung, kajiannya pun masih berjalan apakah ini efektif dan sebagainya masih berlangsung, makanya terlalu dini kalau sudah dibawa keranah pengadilan,” lanjut Lienda.

Untuk itu, lanjut Lienda, pihaknya berharap agar para pihak dapat bersabar hingga masa uji coba SSA tersebut usai dan menjadi produk kebijakan yang akan diterapkan di Kota Depok. (ade)

You may also read!

BSW santuni yatim

BSW RW 1, Bojong Pondok Terong Santuni 63 Anak Yatim

BERBAGI : RW 1 bekerjasama dengan BSW RW001 menyantuni anak yatim, untuk memperingati 10 Muharram

Read More...
ada minuman buba di depok

Royal Xifu Hadir di Jalan Pemuda Depok

LAUNCHING : Owner Royal Xifu saat launching outlet baru di Jalan Pemuda, depan RS Harapan,

Read More...
santunan SMPN 26 Depok

SMPN 26 Depok Santuni 65 Siswa

SOSIAL : Kepala SMPN 26 Depok, Farida Nurbaiti (tengah) bersama dengan siswa-siswa yang menerima santunan

Read More...

Mobile Sliding Menu