DEPOK-Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf menegaskan, jika Sekda Depok ada intervensi politik, maka tidak diperbolehkan.

Artinya, bila ada campur tangan politik maka tidak netral. Sebab, kata dia, Sekda ini merupakan jabatan birokrasi yang tertinggi di Pemerintah Kota. Jika benar ada campur tangan politik, nantinya akan terlihat pembangunan Kota Depok lebih mengarah kemana. Dalam hal ini pembagian porsi kewenangan dalam bagi-bagi kue.

Nah, hal itulah yang harus dihindari. Mengingat, menjadi sekda itu tidak boleh seperti itu. ”Tidak fair, tapi kalau penentuan Sekda ini jangan ada dipolitisasi dan intervensi,” kata Asep kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Tapi kalau bentuknya masukan akan terkait Sekda kedepan, partai politik boleh memberikan masukanya terkait figur calon sekda. Itu bisa saja dari warga, wartawan, dan lainya. ”Boleh saja masukan dari berbagai pihak, tapi tidak kudu jadi, itu kan Sekda harus melalui mekanisme seleksi,”  tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Depok, Nurhasim menuturkan, terpilihnya Hardiono menjadi Sekda Depok yang baru melalui seleksi hanya sebatas seremonial semata. Sebab, dipastikan ada berbau politik. “Kalau dipandang segi politiknya ada. Ini hasil deal-dealan,” terangnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menjabatnya Hardiono jadi Sekda sudah aturan main. Baginya, jabatan ini bisa melalui kedekatan dan loyalitas, tergantung Walikota yang menjagokan, tapi melalui mekanisme seleksi. Bahkan, kata Politikus Partai Goklkar ini, bisa saja Hardiono sebagai titipan dari partai pengusung Walikota Depok. Bisa dilihat siapa dibalik Sekda Baru Depok. “Kemungkinan bisa saja titipan, mungkin saja kan,” ungkap Nurhasim, usai menghadiri pelantikan Sekda Depok, kemarin.

Sekda yang baru harus bisa saling bersinergi antara legislatif dan esekutif untuk memajukan Depok lebih baik. Menurut dia, tugas Sekda memang sangat berat untuk membantu memikirkan perkembangan Depok kedepan, dari sisi pembangunan, pelayanan, dan lainya.(irw)