Beranda Politika Sekjen PDIP Prihatin Kasus Setnov

Sekjen PDIP Prihatin Kasus Setnov

0
Sekjen PDIP Prihatin Kasus Setnov
RICKY/ RADAR DEPOK TERJUN LANGSUNG : Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat mendampingi Ketum PDIP, Megawati Soekarto Putri melihat langsung Diklat Baguna dan Badan SAR Nasional (Basarnas) di Bumi Perkemahan Cibubur, Depok, Kamis (23/11).
RICKY/ RADAR DEPOK
TERJUN LANGSUNG : Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat mendampingi Ketum PDIP, Megawati Soekarto Putri melihat langsung Diklat Baguna dan Badan SAR Nasional (Basarnas) di Bumi Perkemahan Cibubur, Depok, Kamis (23/11).

DEPOK – Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku prihatin dengan adanya kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR RI, Setya Novanto. Terkait hal itu, Hasto juga sempat menyinggung era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami sungguh sangat prihatin terhadap persoalan tersebut. E-KTP sebenarnya dirancang konsepnya berbeda di zaman Ibu Mega, saat itu kami ada di luar pemerintahan kami bukan dalam posisi menentukan karena sikap kami memberikan opsi kebijakan,” katanya pada wartawan di Bumi Perkemahan, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/11).

Hasto menjelaskan, kala itu, Megawati merencanakan single identity number dalam pelaksanaannya. Kemudian MPR mengintegrasikan antara data-data dari perpajakan Biro Pusat Statistik dan BKKBN. Data-data itu diintegrasikan juga dengan seluruh rumah sakit dan bidan.

“Jika program itu berjalan maka setiap warga bangsa yang lahir kemudian otomatis mendapatkan single identity number. Tetapi di dalam permintaan Bapak SBY konsep itu berbeda sehingga terkesan aspek-aspek proyek daripada pendekatan tentang membuat single identity number,” katanya.

Dan terkait dengan kasus yang saat ini tengah memasuki proses hukum tersebut, Hasto menegaskan, PDIP memberikan dukungan penuh terhadap KPK di dalam upaya untuk menuntaskan segala hal terkait dengan korupsi yang terjadi di republik ini. PDIP, lanjut Hasto, juga berjanji akan terus menerus membangun budaya anti korupsi dalam sekolah kepala daerah melalui komitmen seluruh kader partai dan memberikan sanksi yang tegas termasuk pemecatan seketika bagi yang tertangkap tangan KPK.

“Dan ini hanya PDI Perjuangan yang berani melakukan itu dan juga sanksi pemecatan pelaku tindak pidana korupsi.” tandasnya. (cky)