Siswono: Elit Politik Pertontonkan Pendidikan yang Buruk

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
JUMPA PERS: Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo husodo didampingi Rektor UP, Wahono Sumaryono saat prescon usai acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Selasa (29/11).

JAKARTA – Prilaku elite politik selama ini telah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk dan tidak memberikan keteladanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo husodo dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Selasa (29/11).

Dalam Saresehan Nasional tersebut, Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Perdaban Politik Indonesia`. Siswono menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.

“Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk dimasyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, pendidikan moral dilakukan di rumah, oleh keluarga, di sekolah oleh lingkungan sekolah/guru, di masyarakat juga melalui media massa (Cetak dan tontonan TV), juga informasi di media sosial.

Kegiatan elit politik dan para tokoh, sambung Siswono, sering diliput media cetak dan elektronik. Karenannya, ucapan, tindakan dan sepak terjang elit politik memiliki dimensi pendidikan yang sangat tinggi karena ditonton masyarakat.

“Kondisi sekarang menjadi semakin berat, karena kuatnya arus informasi yang sebagian merupakan contoh yang buruk. Pendidikan di rumah menjadi semakin terbatas, karena banyak keluarga yang kedua orang tuanya bekerja. Pendidikan moral dan etika di sekolah menjadi kurang, karena banyak sekolah yang gurunya sibuk mengajar di beberapa sekolah dan tidak adanya mata pelajaran budi pekerti,” papar Siswono.

Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.
Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian kebohongan karena sakit dan terakhir berupaya menghidari pemeriksaan KPK dengan alasan geger otak.
Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.

“Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat,” jelas Siswono.

Menurut Siswono Praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.

“Dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan. Dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan,” ucap Siswono (cky)

You may also read!

pasien UI bunuh diri 2

Pasien Covid-19 yang Bunuh Diri di RSUI, Bukan Warga Depok

BUNUH DIRI : YS loncat dari lantai 13 RSUI dan meninggal di tempat, Kamis (3/9).

Read More...
Pasien UI bunuh diri

Pasien Covid-19 di Depok Loncat dari Lantai 13 RSUI

BUNUH DIRI : YS loncat dari lantai 13 RSUI dan meninggal di tempat, Kamis (3/9).

Read More...
Iklan bni

BNI Syariah Depok Ajak Nasabah Ngaji Seumur Hidup

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - BNI Syariah memiliki program Nabung Haji Bisa Ngaji bekerjasama dengan Askar Kauny yaitu lembaga non profit

Read More...

Mobile Sliding Menu