Sosialisasi KPU Disoal

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
SOSIALISASI: Perwakilan Parpol di Kota Depok saat mengikuti sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda Kecamatan Beji, Selasa (28/11).

DEPOK Rapat Kerja dalam Rangka Sosialisasi Penyusunan Penataan Daerah Pilih (Dapil) dan Pengitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang dilakukan KPU Kota Depok disoal. Pasalnya, dinilai terlalu terburu-buru.

“Terkait sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Depok mengenai pembagian dapil DPRD Kota di Kota Depok, saya melihat sosialisasi yang dilakukan ini terlalu terburu-buru dilakukan. Padahal sesuai jadwal, dilakukan 17 Desember,” tutur Ketua Harian DPD PartaiGolkar) Kota Depok, Poltak Hutagaol kepada Radar Depok disela-sela kegiatan sosialisasi.

Kenapa dikatakan terburu-buru, sambung Poltak, pertama PKPU mengenai pembagian dapil sendiri belum keluar hingga saat ini. Sedangkan yang dipakai dasar KPU Kota Depok adalah PKPU Nomor 5 tahun 2013, dimana dipakai pada pemilu 2014.

Kedua, data kependudukan yang dipakai yakni semester 1 tahun 2017. “Seharusnya nanti, setelah Mendagri mengirim data tersebut, baru dilakukan sosialisasi mengenai pembagian dapil di Kota Depok,” paparnya.

Selain itu, lanjut Poltak, yang ketiga adalah menyoal data yang bakal dipakai. Apakah data jumlah penduduk yang agak berbeda antara BPS Kota Depok dengan data yang ada di Kemendagri.

“Saya melihat, perbedaan ini karena Mendagri berdasarkan KTP-el, sementara jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Kota Depok adalah jumlah penduduk. Nah, sekarang kalau dalam pembagian dapil, sesuai undang-undang yang dipakai kan jumlah penduduk. Sementara data Kemendagri yang berdasarkan KTP-el adalah dipakai untuk menentukan DPT. Bukan menentukan dapil,” tambahnya.

Sebab, di Kemdagri sendiri, Poltak meyakini bahwa data penduduk Kota Depok yang terdaftar itu hanya berdasarkan KTP-el. Sementara, ada banyak penduduk di Kota Depok yang sudah lahir, besar tetapi belum terdaftar di kartu keluarga (KK) itu belum masuk datanya di Kemendagri.

“Jadi saya fikir sudah lah jangan terlalu terburu-buru, ikuti jalur, melaksanakan sosialisasi sesuai dengan yang telah disepakati melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019,” tegas Poltak.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan terlalu terburu-buru saja. lantaran, kegiatan dan dasarnya belum ada, tetapi tiba-tiba dibuat sosialisasi. Hal ini, sangat mengganggu Parpol, karena seolah-olah Parpol dipaksakan untuk mengikuti dapil sesuai yang diinginkan KPU Kota Depok.

“Jadi saya pikir Parpol lain juga jangan terlalu bereaksi dengan ide-ide alternatif yang diajukan KPU Kota Depok,” tandasnya.

Sementara, salah satu perakilan Parpol yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan  bahwa sosialisasi yang dilakukan kali ini, inti materinya sama dengan yang dilakukan di Hotel Santika pada 14 November 2017 kemarin.

“Sama saja materinya, beda temanya saja, dulu Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 bersama stakeholder,” kata dia. (cky)

You may also read!

pasien UI bunuh diri 2

Pasien Covid-19 yang Bunuh Diri di RSUI, Bukan Warga Depok

BUNUH DIRI : YS loncat dari lantai 13 RSUI dan meninggal di tempat, Kamis (3/9).

Read More...
Pasien UI bunuh diri

Pasien Covid-19 di Depok Loncat dari Lantai 13 RSUI

BUNUH DIRI : YS loncat dari lantai 13 RSUI dan meninggal di tempat, Kamis (3/9).

Read More...
Iklan bni

BNI Syariah Depok Ajak Nasabah Ngaji Seumur Hidup

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - BNI Syariah memiliki program Nabung Haji Bisa Ngaji bekerjasama dengan Askar Kauny yaitu lembaga non profit

Read More...

Mobile Sliding Menu