Beranda Metropolis Walikota Keder Dipanggil Ombudsman

Walikota Keder Dipanggil Ombudsman

0

DEPOK-Ombudsman Republik Indonesia (RI) sepertinya akan kembali kecewa. Keladinya, Walikota Depok Mohammad Idris tidak gentle datang atas panggilan Ombudsman, terkait persoalan sengketa tanah antar warga yang sudah lama mencuat. Orang nomor satu di Kota Depok ini, justru memberikan kuasa kepada Asisten Hukum dan Kepala Bagian Hukum untuk menghadap ke Ombudsman.

“Sudah saya jawab pemanggilan dari Ombudsman RI,” kata Walikota Depok Mohammad Idris, kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Respon tersebut, jelas Idris telah memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Hukum (Kabag) untuk menghadap ke Ombudsman terkait persoalan sengketa lahan tersebut. “Respon dengan memberi kuasa kepada Kabag Hukum dan Asisten Hukum untuk mewakili saya,” terang Idris.

Sementara, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menegaskan, Walikota Depok Mohammad Idris beserta jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, segera memenuhi panggilan Ombudsman RI. “Pastilah Pemkot Depok taat hukum dan akan segera memenuhi panggilan Ombudsman. Kami tidak mangkir, ini karena persoalan waktu saja,” ujar Pradi usai salat Jumat di Masjid Agung Pemkot Depok.

Menurut Pradi, pada panggilan Ombudsman yang pertama maupun yang kedua, Walikota Depok telah mengutus perwakilannya, Plt Sekda Depok, Satpol PP Depok, dan dinas terkait lainnya. “Sudah dijelaskan persoalannya dan akan diselesaikan sesuai aturan dan mengedepankan musyawarah,” ulasnya.

Pihak Ombudsman, kata Pradi, tidak berkenan yang hadir itu  Plt Sekda Depok. Mereka tetap menginginkan Walikota Depok untuk hadir pemangilan tersebut. “Kami sudah rapatkan. Insya Allah, sepulang tugas dari Jepang, Wali Kota Depok akan memenuhi panggilan ketiga dari Ombudsman,” ungkap Politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Komisiner Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala mengatakan, apabila dalam panggilan ketiga walikota tak juga memenuhi panggilannya, maka akan dilakukan pemanggilan paksa terhadap orang nomor satu di Kota Depok tersebut.

“Kami berencana akan memanggil paksa Walikota Depok terkait aduan warga Depok ke kami (Ombudsman) bahwa tanah miliknya diserobot orang,” kata Prof Adrianus Meliala, kepada Harian Radar Depok.

Diceritakan Adrianus, salah seorang warga Depok pernah membuat laporan ke Ombudsman karena tanah miliknya seluas 200 meter persegi dibangun oleh orang lain. Ia enggan menyebutkan dimana lokasi tanah yang bermasalah tersebut, namun Adrianus memastikan penyerobotan tanah tersebut benar adanya. Karena pihaknya telah mengecek pihak terkait dan menemukan bahwa tanah milik warga tersebut memang dibangun oleh tetangganya. Menurut Adrianus, Satpol PP Kota Depok pun sudah mengetahui kasus tersebut namun tidak segera melakukan pembongkaran.

“Pihak Satpol PP setempat sudah mengetahui bahwa memang tetangganya ini salah. Dan kewajiban Satpol PP untuk membongkarnya, namun ternyata perintah bongkar tidak dilakukan. Maka kita memanggil Walikota Depok,” ujar Adrianus.

Adrianus menuturkan, Ombudsman telah memanggil Idris sebanyak dua kali untuk pemeriksaan kasus tersebut pada pertengahan tahun 2017. Namun, panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi. Ombudsman memberikan waktu selama dua sampai tiga minggu dari sekarang untuk menyiapkan panggilan ketiganya, dan akan bekerja sama dengan polisi apabila Idris tidak hadir pada pemanggilan ketiganya.

“Jadi kami punya kewenangan pemanggilan paksa pejabat publik yang tidak mau datang memenuhi panggilan dari Ombusman. Jadi setelah kami panggil tiga kali, (Idris) tidak mau datang juga, kami bisa mengontak kepolisian untuk bersama dengan asisten kami memanggil mereka,” lanjut Adrianus.(irw/ade)