Beranda Metropolis Watt 450-2.200 VA Diberangus 

Watt 450-2.200 VA Diberangus 

0
Watt 450-2.200 VA Diberangus 
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK PEMERIKSAAN RUTIN : Petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin di Gardu Induk PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali, di Gandul, Cinere, Kota Depok. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyebutkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana akan menghapus golongan listrik 4.400 VA ke bawah bagi penerima nonsubsisdi.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PEMERIKSAAN RUTIN : Petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin di Gardu Induk PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali, di Gandul, Cinere, Kota Depok. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyebutkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana akan menghapus golongan listrik 4.400 VA ke bawah bagi penerima nonsubsisdi.

DEPOK–Khalayak luas siap-siap kerja keras lagi dalam mencari nafkah. Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), berencana akan mengubah kebijakan terkait golongan listrik Rumah Tangga (RT) nonsubsidi.

Dalam rencananya tersebut, PT. PLN akan menghapus kelas golongan langganan rumah tangga dari 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA kecuali yang menerima subsidi. Kemudian diganti menjadi 4.400 VA.

Saat dikonfirmasi, Kepala Humas PT. PLN Area Depok, Setyo Budiono mengaku, belum bisa menuturkan lebih jauh terkait kebijakan yang segera diterapkan dalam waktu dekat tersebut. Pasalnya ia belum mengetahui terkait rencana kebijakan tersebut.

“PT. PLN Area Depok belum mengetahui terkait kebijakan ini, sehingga saya belum bisa menanggapi lebih jauh,” kata Budi saat dikonfirmasi Radar Depok, Kamis (9/11).

Sementara itu, tanggapan warga Kota Depok terkait penghapusan sebagian besar golongan listrik yang dilakukan dengan tujuan penataan tarif listrik tersebut, beragam. Dan hampir semua masyarakat menolak dengan kebijakan baru yang akan diterapkan dalam waktu dekat tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Agus, warga RT04/05, Kelurahan Tanah Baru, Beji. Ia mengatakan, sangat berkeberatan apabila pemeritah serius dengan kebijakan yang menurutnya akan menyusahkan dirinya dan warga lain.

Salah satu alasannya yakni beban biaya yang akan dikeluarkannya akan lebih besar, terlebih saat ini subsidi tarif dasar listrik telah dicabut oleh pemerintah, sehingga masyarakat harus mengeluarkan kocek lebih dalam untuk memenuhi biaya perbulan penggunaan listrik

“saya tidak setuju, kalau tarif per kwhnya flat atau sama dengan tarif terendah sih gakpapa,” katannya.

Agus menggunakan daya 1300 VA di rumahnya dan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tagihannya mencapai Rp550 ribu hingga Rp750 ribu per bulannya, “apalagi harus naik 4400 VA keatas, pokoknya saya nggak setuju,” pungkasnya.

Senada, warga RT08/10, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Pramuji mengatakan, Pemerintah Pusat harus bisa meyakinkan masyarakat terkait kebijakan baru tersebut, dengan sosialisasi yang menjangkau hingga akar rumput. Karena, selama ini, menurutnya, masyarakat merasa tidak paham dengan kebijakan kebijakan baru pemerintah utamanya terkait kesejahteraan.

“Pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan baru ini, agar masyarakat lebih paham dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah,” kata pria pengguna daya 1300 VA dirumahnya tersebut.

Pramuji menambahkan, dengan daya yang saat ini ia gunakan dirumahnya, dirinya harus menguras kocek kurang lebih Rp300-350 ribu perbulannya, “Bagaimana kalau harus naik daya, mungkin bisa lebih mahal, jadi kalo menurut saya pribadi masih kurang setuju dengan keputusan itu.

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyebut, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal menghapus sebagian besar kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (RT) bagi penerima nonsubsidi. Nantinya, pelanggan nonsubsidi hanya akan terbagi pada dua kelas golongan, yakni 4.400 VA dan 13.200 VA.

Jonan menjelaskan, PLN membagi golongan pelanggan listrik RT dalam tiga kelas, yakni golongan Rumah Tangga (R-1) 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Nantinya, tiga kelas ini akan dihapus karena rentang satu sama lain terbilang dekat.

“PLN sendiri sepakat mengubah kelas golongan langganan rumah tangga dari 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA akan dihapus kecuali yang menerima subsidi, yang lain mungkin sekalian 4.400 VA, 13.200 VA,” papar Jonan.

Jonan menambahkan, hal ini dilakukan dengan tujuan penataan tarif listrik. Ia menyebut, pihaknya bakal terus memangkas tarif listrik secara bertahap melalui efisiensi.

Menurut Jonan, pemerintah sendiri memang memiliki tiga fokus besar, yakni kapasitas listrik, rasio elektifikasi atau pemerataan layanan listrik, dan tarif listrik. Subsidi listrik sendiri, kata Jonan, naik tahun depan menjadi Rp93 triliun-Rp95 triliun dari posisi tahun ini Rp90 triliun.

“Tapi uangnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pemerataan pembangunan lebih terasa,” ujar dia.

Hingga saat ini, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 93 persen dari target 92,75 persen. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sampai 2019 mencapai 97 persen.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kalau bisa 100 persen, kami berjuang,” tutur Jonan.

Saat ini, menurut dia, rasio elektrifikasi di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih minus. Bila diakumulasi, setidaknya masih ada 2.500 desa yang tidak mendapatkan aliran listrik.

“Pemerintah menggunakan dana anggaran menerangi 2.500 desa dengan lampu tenaga surya hemat energi,” pungkasnya.

Adapun PLN saat ini, tercatat mematok biaya pemakaian listrik tegangan rendah (TR) dengan batas daya 900 VA sebesar Rp1.352 per Kilowatt-hour (kWh). Sedangkan tarif listrik dengan batas daya 1.300 VA ke atas dipatok sebesar Rp1.467,28 per Kwh. (ade)