PEBRI/RADAR DEPOK PENJELASAN: Kabid PAUD dan Dikmas, Tatik Wijayati menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jenjang PAUD, Selasa (19/12).
PEBRI/RADAR DEPOK
PENJELASAN: Kabid PAUD dan Dikmas, Tatik Wijayati menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jenjang PAUD, Selasa (19/12).

DEPOK – Sebanyak 182 guru PAUD dari 11 kecamatan di Kota Depok, ikut serta Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang diadakan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Depok. Kegiatan yang diadakan di aula SMK Al Muhtadin, Kecamatan Cipayung tersebut, diadakan dari tanggal 19 – 23 Desember 2017.

Ketua Himpaudi Kota Depok, Romjah Saputra menuturkan, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), semua diklat dasar diserahkan ke kota/kabupaten, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan juknis yang dikeluarkan Kemendikbud.

“Tahapan dasar adalah yang pertama. Nantinya akan ada lagi, yakni ke tingkat lanjutan dan terakhir tingkat mahir,” ucapnya kepada Radar Depok.

Romjah menjelaskan, setelah mengikuti Diklat Tingkat Dasar, peserta diharuskan membuat laporan tentang apa yang mereka dapatkan selama mengikuti diklat, dan juga pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, setelah mendapatkan ilmu yang baru. Karena, tujuan dari kegiatan tersebut, yakni untuk meningkatkan kompeten guru dalam mendidik dan mengajar siswa.

“Guru PAUD memiliki latar belakang yang berbeda-beda, terkadang bukan dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, dengan mengikuti diklat, setidaknya mereka memiliki pengetahuan untuk mendidik dan mengajar,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Depok, Tatik Wijayati mengatakan, pemerintah tidak bisa mengadakan diklat dasar, tetapi yang bisa mengadakannya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok serta organisasi profesi.

Keikutsertaan guru untuk mengikuti diklat juga menguntungkan dari sisi kelembagaan. Karena, dengan memiliki guru yang telah menjalani diklat, maka sekolah tersebut bisa mendapatkan akreditasi, dan itu menjadi syarat utama di lembaga pendidikan tersebut.

“Jika tidak ada guru yang sudah mengikuti diklat, maka lembaga pendidikan tersebut, tidak bisa untuk dinilai akreditasinya,” jelasnya. (peb)