DEPOK-Catatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Depok. Alasannya, angka pengajuan percerain dan didugat  cerai dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat berdasarkan data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Trennya meningkat dari tahun lalu yang hanya 14 ASN. Untuk 2017 ASN Depok mengajukan izin cerai maupun digugat cerai sebanyak 26 ASN,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM BKPSDM Kota Depok Selviadona, kepada Radar Depok Depok, kemarin.

Akibatnya terjadinya izin bercerai dan digugat bermacam-macam. Kendati demikian, dia sudah melakukan persuasif agar tidak berpisah kepada ASN yang mengajukan izin bercerai dan didugat. “Pencegahan dilakukan dengan kegiatan pembangunan karakter dan sinergitas ASN dengan penekanan pada peningkatan komunikasi suami-istri, dan ketahanan keluarga,” terangnya.

Menangapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah menilai  peceraian bukanlah suatu yang dilarang, bahkan diperbolehkan dan tidak diharamkan untuk hukum Islam.

Namun, perceraian itu dibenci atau jangan sampai terjadi pada pasangan suami-isteri. Dalam persoalan ini, sambung dia,  Intinya adalah pimpinan harus bisa memberikan masukan-masukan kepada ASN, supaya Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga yang baru disahkan ditahun ini berjalan sesuai harapan.  “Angka ASN bercerai meningkat, tapi warga disuruh menerapkan ketahanan keluarga. Ini kan ngaco,” ujar Hamzah.

Menurut Politisi Partai Gerindra, mencegah dan mengurangi angka perceraian tentu harus berawal dari keluarga, khusus ASN tentu perlu adanya pembinaan kepala OPD dan pimpinan ASN. “Itu berawal dari keluarga, perlu pembinaan OPD dan pimpinan ASN,” katanya.(irw)