DEPOK-Pemkot Depok mesti lebih ketat lagi mengawasi Aparatur Sipil Negeri (ASN). Keladinya, selama 365 hari di 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, menemukan sebanyak 41 abdi negara mendapatkan hukuman disiplin. Kerennya lagi, dua diataranya diberhentikan secara tidak terhormat.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM (BKPSDM) Depok, Selviadona Tri P menuturkan, pelanggaran yang dilakukan ASN Depok sebanyak 41 orang itu beraneka ragam. Dari hukuman ringan, sedang, dan berat.

“Ada dua ASN Depok yang diberhentikan secara tidak hormat dan hormat di tahun ini,” kata Selviadona, kepada Radar Depok, kemarin.

Dua ASN ini, kata dia, satu orang dirumahkan secara hormat karena tidak menaati peraturan sebagai abdi negara. Lalu berdasarkan peraturan ASN jika tidak masuk selama 46 hari tanpa keterangan, maka dikenakan hukuman disiplin.

“Satu orang ini diberhentikan secara hormat karena tidak masuk selama 46 hari dalam satu tahun,” kata dia.

Sedangkan, satu ASN lagi diberhentikan secara tidak hormat karena terjerat pidana hukum (Korupsi). “Terlibat kasus, diberhentikan tidak hormat,” kata dia.

Lalu ada empat  ASN yang melanggar hukum disiplin berat yang melakukan tindakan seperti pungutan liar, dan lainya mendapatkan hukuman penurunan pangkat selama tiga tahun.

Selain itu, juga ada dua ASN yang dikenakan hukuman penundaan kenaikan gajih selama satu tahun, ini katagori sedang. Sebab, dua tahun sekali ASN Depok ada kenaikan berkala.

“Ditunda dulu kenaikanya sampai hukumanya selesai. Lalu 33 ASN Depok dikenakan hukuman ringan yakni hanya diberikan peringatan,” ulasnya.

ASN Depok yang diberhentikan secara tidak hormat, tambah Dona tidak mendapatkan jatah pensiun. Meski dalam aturan usianya 50 tahun dana sudah bekerja mengabdi kepada negara 20 tahun atau masa kerjanya mendapatkan pensiun. Jadi ASN tersebut diberhentikan secara tidak hormat, maka tidak mendapatkan dana pensiun.

“Sebaliknya diberhentikan secara hormat, maka ASN mendapatkan jatah dana dari Taspen kalau umurnya sudah 50 tahun dan masa kerja 20 tahun,” beber dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, hukuman yang didapatkan ASN Depok tahun ini jumlahnya naik. Sementara tahun lalu didiperkirakan hanya 15 sampai 20 ASN yang mendapatkan hukuman. “Tidak ada yang diberhentikan kalau tahun lalu,” tegasnya.

Guna mengurangi hukuman disiplin ASN, perlu adanya peran penting dari kepala OPD tiap instansi seperti memperhatikan stafnya. “Sehingga, persoalan yang menimpa anak buahnya tidak terjadi,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah mengaku, tidak mengetahui adanya ASN Depok yang diberhentikan karena kasus pidana. “Saya tidak tahu ada ASN yang diberhentikan secara tidak hormat karena kasus pidana,” singkat dia.

Hal sama pun dikatakan Fitri Hariono, pihak Komisi A belum mendapatkan informasi terkait pemberhentian ASN. “Saya cek dulu, karena laporanya belum masuk di Komisi A terkait pemecetan ASN Depok, yang secara tidak hormat,” tandas Fitri.(irw)