AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Jalan tersebut diduga menjadi obyek kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki pihak kepolisian.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Jalan tersebut diduga menjadi obyek kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki pihak kepolisian.

DEPOK–Dugaan rasuah proyek pelebaran Jalan Nangka Kecamatan Tapos, dikit demi sedikit mulai terkuak. Fakta barunya, ada 18 hingga 23 rumah yang sudah dibebaskan di 2015, nyatanya pelebaran jalan belum direalisasikan. Parahnya lagi, hingga kini belasan rumah belum juga dibongkar.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Maryunis mengatakan, puluhan rumah yang terletak persis di pinggir jalan dan berhadapan langsung dengan Jalan Nangka, sudah dilakukan pembayaran.

“Saya kurang tau persisnya, tapi menurut keterangan warga ada kurang lebih 18 hingga 23 rumah sudah dibayar,” kata Maryunis kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Maryunis mengatakan, pembayaran tersebut dilakukan terhadap puluhan rumah yang berada di RW01, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos. Namun, ia belum mengetahui berapa besaran uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. “Saya kurang tahu berapa. Yang saya tahu hanya sudah dilakukan transaksi,” tegasnya.

Pantauan Radar Depok di lokasi, tidak ada satu bangunan pun di sekitaran Jalan Nangka yang sudah robohkan atau sedang dilakukan proses pembangunan jalan. Aktifitas di Jalan Nangka masih seperti biasa, puluhan bangunan rumah tinggal dan pabrik masih kokoh berdiri di sepanjang jalan tersebut.

Diketahui sampai saat ini, Polresta Depok masih terus melakukan penyeledikan terhadap kasus tersebut. Muaranya, APBD Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2015, yang menganggarkan proyek pelebaran Jalan Nangka.

Menurut sumber Radar Depok, sudah ada dua pejabat setingkat kepala dinas (Kadis) yang telah dipanggil Polresta Depok. “Ya, sudah ada dua orang yang dipanggil, dua-duanya kepala dinas,” katanya singkat.

Hingga kini kasus tersebut masih menjadi bola panas dan ditutup rapat-rapat. Padahal, khalayak luas ingin mengetahui kasus tersebut secara gamblang. Kasat Reskrim Polresta Depok, Putu Kholis Aryana pun masih merahasiakan kasus tersebut.

“Belum ada penetapan tersangka, masih terus kami selidiki,” terangnya.

Terkait adanya oknum pejabat yang tersangkut, Putu tidak mengelak, namun ia juga enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. “Saat ini informasinya itu dulu, karena masih tahap penyelidikan,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, rencana proyek pembangunan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2016. Namun, kini proyek pembangunan tersebut sudah dihentikan olehnya.

“Belanja lahan itu kan TA 2013, berlanjut pembebasan lahan TA 2015 dan perluasan jalan TA 2016,” kata Idris saat ditemui Radar Depok saat Jumat Keliling (Jumling) di Kelurahan Kalimulya, Cilodong, Jumat (15/12).

Idris tidak menampik proyek pembangunan yang dilakukan era Walikota Nur Mahmudi tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Dan terkait masyarakat yang sudah menerima kompensasi proyek pelebaran jalan tersebut, Idris mengungkapkan hal tersebut merupakan kebijakan polisi. “Lanjutan kegiatan disitu saya stop pada TA 2017, selanjutnya saya tidak tahu karena itu kebijakan polisi,” pungkas Idris.

Sementara, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok (dahulu BMSDA), Yulistiani Mochtar  sampai saat ini masih mengatakan, tidak ingin banyak bicara terkait kasus tersebut. “Saya no comment,” singkat Yulis saat dikonfirmasi Radar Depok.(ade)