AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK DIRESMIKAN : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin. SH,MH saat menandatangani prasasti dalam rangka peresmian Pelayan Satu Pintu di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIRESMIKAN : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin. SH,MH saat menandatangani prasasti dalam rangka peresmian Pelayan Satu Pintu di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok meresmikan Gate Integrated Service (Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Jumat (22/12). Peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Anwar Byrin, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari, Kapolresta Depok, AKBP Didik, Dandim 0508/DPK, Letkol Inf. Moch. Iskandarmanto serta perwakilan unsur Pengadilan Agama Kota Depok dan Imigrasi Depok.

Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Anwar Byrin mengatakan, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan trobosannya dalam mendukung pelayanan cepat dan tidak bertele-tele.

“Ini untuk mengevisienkan waktu, hanya dengan 12 menit, masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang ia inginkan,” kata Anwar usai menandatangani prasasti peresmian di gedung PN Depok, Jumat (22/12).

Anwar juga menegaskan agar pimpinan PN Depok terus melakukan evaluasi rutin, mengingat cara kerja sistem tersebut menggunakan teknologi yang membutuhkan maintenance.

Ia juga mengatakan, dari 21 Pengadilan Negeri yang tersebar di seluruh Jawa Barat, ditargetkan pada bulan Maret 2018 mendatang sudah menggunakan sistem tersebut.

“Semuanya sudah melaksanakan ini, tapi persemiannya bertahap, mudah-mudahan bulan maret semua pn jawa barat sudah melakukan pelayanan satu pintu guna menghindari suap,” pungkasnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menyambut baik upaya PN Depok dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut selaras dengan visi Kota Depok.

“Ini merupakan inovasi dari PN Depok dan perlu di apresiasi karena sesuai dengan tujuan Kota Depok yakni Smart City (Kota Pintar),” kata Pradi.

Selain itu, lanjut Pradi, dengan adanya pelayanan satu pintu tersebut ada tiga hal yang dicapai yakni mengurangi praktek KKN di lembaga peradilan, efektif dan memuaskan masyarakat.

“Bagi masyarakat depok yang menuntut keadilan jadi tidak perlu khawatir, karena dengan begini praktik KKN dapat dicegah dan forkopimda semakin solid guna melakukan revisioner di Kota Depok,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PN Depok, Budi Prasetyo mengatakan, Sistem PTS tersebut akan terus ia evaluasi secara rutin berkala demi kenyamanan masyarakat.

“Evaluasi akan terus kami lakukan setiap sebulan sekali, triwulan, hingga persmester. Selain itu kami juga akan melakukan survey kepuasan publik terhadap pelayanan ini,” pungkasnya. (ade)