DEPOK–Ada yang baru dalam kasus rasuah pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Polresta Depok sudah meningkatkan kasus menjadi penyidikan. Hasilnya, sudah 20 saksi dipanggil dan potensi kerugian negara atas kasus Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp10 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Putu Kholis Aryana mengatakan, kasus tersebut telah digelarkan di Polda Metro Jaya dan saat ini tahapannya telah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. “Kami terus mengupayakan kasus ini, dan saat ini sudah ditingkatkan jadi penyidikan,” kata Putu kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Putu mengatakan, dari proses penyelidikan selama 4 bulan yang dilakukan, ia telah memanggil 20 orang saksi dan menghitung besaran potensi kerugian negara yang mencapai Rp10 miliar. “Saksi sudah ada 20 orang, potensi kerugian negara mencapai Rp10 miliar,” lanjut Putu.

Tekait penetapan tersangka, Putu mengatakan, masih dalam proses penyidikan dan pihaknya belum menetapkan tersangka dari kasus tersebut. “Tidak ada kendala sampai saat ini, dan masih terus kita upayakan ada tersangka,” tegas Putu.

Diketahui, kasus yang menyita perhatian publik tersebut turut membuat berbagai kalangan angkat bicara. Utamanya para pegiat anti korupsi di Kota Depok, salah satunya LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok).

Ketua LSM Kapok, Kasno mengatakan, pihak kepolisian segera memberi kepastian kepada masyarakat terkait informasi yang sampai saat ini masih tertutup rapat, dikalangan penyidik dan Pemerintah Kota Depok. Terlebih kasus ini telah melewati pergantian pimpinan yang menangani kasus tersebut.

“Saya berharap aparat penegak hukum segera ambil sikap tentang kasus ini, kasus ini kan sudah ada sejak Kompol Teguh jadi kasat reskrim, yang sekarang diisi oleh Kompol Putu,” kata Kasno kepada Radar Depok.

Kasno mengatakan, sikap yang dapat diambil oleh Aparat Kepolisian adalah kepastian terkait kasus tersebut apakah hendak dihentikan atau dilanjutkan. Jikalau kasus tersebut hendak dilanjutkan maka segera tetapkan tersangka, namun kalau tidak dilanjutkan keluarkan SP3. “Ini kan menyangkut uang masyarakat, kasian masyarakat digantungi,” lanjutnya.

Kasno menduga, kasus ini melibatkan unsur mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi. Dugaan tersebut diperkuat dengan kehadiran Nurmahmudi saat peresmian salah satu apartemen yang berdiri tak jauh dari jalan tersebut, padahal saat itu dirinya bukan lagi Walikota Depok. “Ini baru dugaan saya, patut diduga mantan walikota ikutan, makanya ini harus segera ditindaklanjuti,”  pungkas Kasno.(ade)