Kesempatan Walikota Dua Hari Lagi

In Metropolis

DEPOK–Persoalan Pemerintah Kota Depok dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih terus berlanjut. Sesuai jadwal, 6 Desember merupakan kesempatan terakhir Pemerintah Kota Depok untuk menyelesaikan persoalan yang telah dijabarkan dalam pertemuan Rabu (15/11) lalu. Jikalau tak diindahkan, Ombudsman sebagai lembaga independen Republik Indonesia (RI) bakal panggil paksa Walikota Depok.

Komisioner Ombudsman RI, Andrianus Meliala mengatakan, sebelumnya Pemerintah Kota Depok telah diberikan waktu selama 14 hari sejak pertemuan terakhir ORI, dengan Pemerintah Kota Depok pada Rabu (15/11) lalu.

“Sekadar mengingatkan, 6 Desember adalah batas waktu Walikota Depok untuk penuhi permintaan ORI, setelah sebelumnya kami kasih tenggat waktu selama 14 hari,” kata Andrianus kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Batas waktu tersebut, lanjut Andrianus, diberikan oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan orang lain dan jika tidak dilakukan, maka ORI akan melakukan pemanggilan paksa Walikota Depok. “Kami sudah melunak agar Pemerintah Kota dapat menyelesaikan persoalan ini sendiri, jika tidak ya terpaksa kami panggil paksa,” lanjut Andrianus.

Hingga kemarin, Andrianus mengaku, belum ada laporan yang masuk dari Pemerintah Kota Depok terkait penyelesaian persoalan sengketa tanah tersebut. “Kami belum dapat laporan, terkait pemenuhan permintaan kami. Seharusnya, itu kegiatan mudah kalau birokrasi di Depok bekerja dengan benar,” kata Andrianus.

Sementara, perwakilan Pemerintah Kota Depok yang hadir dalam pertemuan Rabu (15/11) Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Miraz mengatakan, belum mengetahui perkembangan kasus tersebut. Pasalnya, ia hanya menjalankan perintah dari Walikota. “Silahkan tanya ke bagian hukum, karena bagian hukum yang tahu persis penyelesaian akhirnya,” lempar Dudi.

Sementara perintah Ombudsman yang mengharuskan bongkar paksa bangunan tersebut, Dudi enggan menjawabnya. Sebelumnya, saat dikonfirmasi, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, persoalan Pemkot Depok dan Ombudsman RI sudahlah selesai. “Itu sudah selesai jangan ditanya lagi,” singkat Walikota Depok saat ditemui Radar Depok, di Balaikota beberapa waktu lalu.

Diketahui, kasus ini bermula ketika salah seorang warga Depok pernah membuat laporan ke Ombudsman karena tanah miliknya seluas 2 meter persegi dibangun oleh orang lain. Ombudsman telah memanggil Walikota Depok sebanyak dua kali untuk pemeriksaan kasus tersebut pada pertengahan tahun 2017. Namun, panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi.(ade)

You may also read!

RSUI terima pasien rujukan

Pasien Covid-19 yang Bunuh Diri di RSUI, Bukan Warga Depok

RSUI : Sejumlah kendaraan melintas di dekat gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). FOTO :

Read More...
gedung RSUI

Pasien Covid-19 di Depok Loncat dari Lantai 13 RSUI

Gedung RSUI.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – YS (52) seorang pasien virus Korona (Covid-19) yang dirawat di Rumah

Read More...
Iklan bni

BNI Syariah Depok Ajak Nasabah Ngaji Seumur Hidup

  RADARDEPOK.COM, DEPOK - BNI Syariah memiliki program Nabung Haji Bisa Ngaji bekerjasama dengan Askar Kauny yaitu lembaga non profit

Read More...

Mobile Sliding Menu