ADE/RADAR DEPOK FOTO : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, AKBP M. Rusli Lubis
ADE/RADAR DEPOK
FOTO : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, AKBP M. Rusli Lubis

DEPOK – Sebagai kota penyanggah, Kota Depok sangat rentan dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Napza). Hal tersebut telah dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Belimbing ini yang ditangani aparat kepolisian.

Menurut data Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok hampir 500 lebih dari 750 an kasus yang ditangani sepanjang tahun 2017, merupakan kasus penyalahgunaan Napza. Tak hanya itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok pun sepanjang tahun 2017 telah memusnahkan puluhan kilogram Napza.

Kejadian tersebut cukup mengerutkan jidat masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak. Lengah sedikit pengawasan, tak dipungkiri salah satu anak kita dapat menjadi korban barang haram tersebut.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, AKBP M. Rusli Lubis mengatakan, melihat data asesmen terkait tingkat peredaran narkotika di Kota Depok pada tahun 2017, dapat dikatakan Kota Depok dalam keadaan darurat narkoba.

“Karena rata-rata yang kita asesmen, pengguna bukan hanya menggunakan satu barang tapi multi, dan rata-rata penggunanya dibawah umur,” kata Lubis saat ditemui Radar Depok diruangannya, Kamis (28/12).

Bukan hanya itu, Lubis juga mengatakan, kejadian penjarahan toko baju beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh geng motor anak dibawah umur, juga diklaimnya sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba.

“Hasil tes urin polisi menyatakan hampir semua tersangkanya positif menggunakan narkoba, artinya ini perlu menjadi perhatian khusus berbagai pihak,” lanjut Lubis.

Lubis mengatakan, sebagai upaya preventif pada tahun 2018, BNN Kota Depok berencana akan menindaklanjuti surat edaran Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) No. 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Dalam surat edaran itu dianjurkan untuk segera dilakukan pembentukan satgas di pemerintah daerah, Satgas itu lah sebagai penghubung kami, dalam hal informasi,” jelas Lubis.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk menetapkan suatu wilayah di Kota Depok yang dapat dijadikan percontohan, untuk digencarkan Pemberantas, Rehabilitasi dan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat  (P2M).

“Kami akan kerja semaksimal mungkin dan bisa melebihi kinerja tahun 2017,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Depok, guna membantu pemberantasan Narkotika di Kota Depok.

Meskipun saat ini BNN Kota Depok tak dapat bergerak luwes memberantas narkotika yang ada di Kota Depok, mengingat, BNN Kota Depok hanya mengandalkan anggaran DIPA.

BNN Kota Depok berhasil mencapai prestasi yang cukup signifikan. Pasalnya dari target 3 pengungkapan kasus pada tahun 2017, pihaknya mampu menangkap 8 tersangka. Dengan rincian 4 orang merupakan bandar besar dan 4 orang lainnya pengguna.

Kasie Analis Intelijen Taktis BNN Kota Depok, Wahyudi mengatakan, pada anggaran DIPA tahun 2017 pihaknya memiliki target 3 kasus, sedangkan tahun depan (2018) dikurangi menjadi 2 kasus,

“Bisa dibayangkan berapa pengguna narkoba di Kota Depok yang tidak berhasil kami tangkap karena keterbatasan anggaran,” kata Wahyudi.

Ia mengatakan, karena keterbatasan anggaran, 1 tersangka inisal FG dengan kasus kepemilikan 99 butir bahan baku ekstasi di Limo, pihaknya melimpahkan ke Polresta Depok untuk ditangani lebih lanjut.

Lebih jauh Wahyudi mengatakan, selain tersangka di tahun ini pihaknya berhasil mengamankan narkotiga golongan 1 jenis sabu sebanyak 4,28 gram, ganja 15,71 g, Tramadol 17 ribu butir dan bahan baku ekstasi (MDMA) 99 butir.

“Ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3,75 gram sabu dan 4 linting ganja siap hisap,” lanjut Wahyudi.

Wahyudi mengatakan, kendala yang dihadapi dilapangan salah satunya adalah keterbatasan anggaran. “DIPA untuk pemberantasan saja mengalami penurunan dari Rp250 juta tahun 2017, kini menjadi Rp116 juta tahun 2018,” pungkasnya. (ade)