RICKY/RADAR DEPOK SAMBUTAN: Walikota Depok, Mohammad Idris, saat memberikan sambutan dalam Pelatihan Dasar Konseling Keluarga Kader Pendamping Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dengan tema “Penguatan Psikologi Keluarga ODHA” di Aula Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, Rabu (27/12).
RICKY/RADAR DEPOK
SAMBUTAN: Walikota Depok, Mohammad Idris, saat memberikan sambutan dalam Pelatihan Dasar Konseling Keluarga Kader Pendamping Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dengan tema “Penguatan Psikologi Keluarga ODHA” di Aula Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, Rabu (27/12).

DEPOK Setelah permohonan uji materi dari Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) di tolak Makhkamah Konstitusi (MK). Kota Depok perlu payung hukum yang kuat untuk penyebaran LGBT, dengan membuat peraturan daerah (Perda) berdasarkan kesepakatan masyarakat dan DPRD Kota Depok (diskresi).

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dari pemerintah meminta payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika kemarin ada penolakan dari Mahkamah Konstitusi (MK), artinya persepsinya belum satu terhadap LGBT.

“Jika penolakan terhadap LGBT melanggar hak asasi manusia, justru saya menganggap ini melabrak fitrah asal mula kejadian manusia,” kata Walikota usai Pelatihan Dasar Konseling Keluarga Kader Pendamping Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dengan tema “Penguatan Psikologi Keluarga ODHA” di Aula Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, Rabu (27/12).

Hal ini, jelas Idris, harus disepakati dulu. Jika persepsi ini tidak sama, bahkan mereka diberikan hak penuh oleh pemerintah (pusat), pihaknya sebagai pemerintah daerah sulit untuk masuk ke ruang mereka untuk mengambil tindakan maupun pembinaan.

Ia menuturkan, sejarah membuktikan, bahwa kaum Luth itu memang berasal dari satu dua tiga orang. Terjadi pembiaran tentang ketahanan keluarga di masa itu, sehingga menular dan menjadi sebuah budaya.

“Tradisi yang dibiarkan dan masyarakat menganggap itu hal yang biasa,” kata Idris.

Hal ini, menjadi permasalahan utamanya, jika tidak diselesaikan dan tidak ada persamaan persepsi. Ia mengaku pesimis untuk menangani. Sebab fenomena ini harus ditindak, kecuali memang ada tindakan mesum yang menjadi ranah polisi.

“Kalau mesum yang bukan suami istri misalnya itu memang ada aturannya, tapi kami pemerintah daerah perlu payung hukum yang kuat dan itu tidak melulu dari MK dan lainnya. Misalkan masyarakat sepakat dengan dewannya membuat peraturan daerah, diskresi yang memang belum ada payung hukumnya, itu bisa dilakukan,” ucap Idris.

Diketahui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Depok mencatat, rentang waktu Januari hingga Maret 2017 ditemukan 222 penderita HIV di kota sejuta belimbing. Dari jumlah tersebut 140 orang adalah pelaku Lelaki seks Lelaki (LSL).

Sementara, Dinas Kesehatan Kota Depok mencatat pada tahun 2015 ada 146 orang penderita HIV dan 2016 ada 278 orang penderita. Terjadi peningkatan jumlah penderita HIV di Depok merupakan sebuah fakta yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat.

Ketua LK3 Kota Depok, Wulandari Eka Sari Data menyebutkan, penularan HIV terbesar terjadi akibat prilaku seksual menyimpang yang sebagian besar dilakukan oleh penyuka seks sesama jenis.

“Sebagai Kota dengan visi religius, hal ini menjadi catatan penting,” ujar Eka

Menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi akan bertambah. Sebab hingga Desember 2017 belum dilakukan lagi pendataan. “Kemungkinan besar itu bertambah jumlahnya. Tapi untuk angkanya saya tidak bisa perkirakan tapi saya yakin datanya pasti bertambah,” katanya.

Fenomena penderita HIV hanyalah merupakan puncak gunung es yang terlihat permukaannya saja. Sebab, ada banyak permasalahan dibalik semakin meningkat dan menyebarnya penderita HIV/AIDS.

Kata dia, kasus perzinahan, pelacuran dan penyimpangan merupakan bagian dari permasalahan dibalik puncak gunung es tersebut. “Namun, esensi besarnya terletak pada semakin tergerusnya nilai sakral arti pernikahan dan keluarga,” papar Eka.

Dengan misi ungggul, nyaman dan religius, kebutuhan akan sumber daya manusia handal dan mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara hakiki adalah aset terbesar. Sementara, diketahui bersama bahwa SDM dilahirkan dari keluarga.

“Keluarga yang harmonis dan memiliki ketahanan kokoh dan mampu melahirkan manusia yang berkualitas baik secara mental, raga dan kemampuan berpikir,” tandasnya. (cky)