Pemkot Disebut Cederai Hukum Via Videotron

In Metropolis
ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Suasana sidang perkara dugaan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam memberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok.
 
DEPOK–Persidangan perkara dugaan melawan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, dalam memberlakukan Sistem Satu Arah (SSA), masih terus berlanjut. Agenda sidang saat ini sudah memasuki duplik (jawaban) dari pihak tergugat, terkait replik yang diajukan pihak penggugat yang menyatakan Sidang SSA layak di sidangkan di PN Kota Depok.
 
Sebelumnya, Kuasa Hukum penggugat, Leo Prihardiansyah mengatakan, pihaknya keukeuh kalau gugatannya bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, dengan mengacu pada pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 
“Di pasal itu secara jelas tertulis apabila masih ada rekomendasi dan atau pertimbangan dari instansi lain dan atasan, itu bukan obyek PTUN, sama seperti SSA ini yang sifatnya masih uji coba,” kata Leo kepada Harian Radar Depok, kemarin.
 
Pertimbangan lainnya, Leo mengacu kepada UU lain yang mengatakan, suatu aturan baik itu pergub, perwal atau peraturan dibawahnya harus tercatat didalam berita daerah atau lembaran daerah. “Sedangkan keputusan inikan tidak tercatat di lembaran daerah jadi bukan sengketa tata usaha negara, karena tidak mengikat bagi publik,” lanjut Leo.
 
Sedangkan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany mengatakan, sempat mengajukan eksepsi terkait persidangan tersebut pada persidangan sebelumnya.
 
Eksepsi tersebut berisi terkait kompetensi absolut Pemerintah Kota Depok “Yang dipermasalahkan inikan kebijakan SSA, berarti itu masuk dalam ranah produk tata usaha negara, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini harus PTUN,” kata Lienda.
 
Lebih jauh Lienda mengatakan, pemberlakukan SSA di Kota Depok masihlah prematur atau terlalu dini untuk dibahas, karena masih tahap uji coba dan belum menjadi kebijakan final di Kota Depok.
“Ini kan masih berlangsung, kajiannya pun masih berjalan apakah ini efektif dan sebagainya masih berlangsung, makanya terlalu dini kalau sudah dibawa keranah pengadilan,” lanjut Lienda.
 
Untuk itu, lanjut Lienda, pihaknya berharap agar para pihak dapat bersabar hingga masa uji coba SSA tersebut usai dan menjadi produk kebijakan yang akan diterapkan di Kota Depok.
 
Sementara itu, Majelis Hakim yang diketuai Teguh Arifiano dengan hakim anggota Oki Basuki Rachmat dan Dharmo akan menyimpulkan terkait kewenangan yang dipertanyakan pihak tergugat dalam putusan sela.
 
“Terkait kompetensi absolut ini akan diputuskan dalam putusan sela yang akan digelar pada persidangan berikutnya, Kamis (7/12),” kata Teguh dibarengi ketukan palu sidang sebanyak tiga kali.
 
Namun, sebelum persidangan tersebut ditutup, pihak penggugat sempat mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Depok yang tidak menghormati proses hukum yang telah menghilangkan kata Uji Coba dalam videotron yang terpasang di simpang Ramanda.
 
Kuasa Hukum Pemkot Depok, M. Yunan menegaskan, SSA yang berlaku di Jalan Dewi Sartika, Nusantara dan Arif Rahman Hakim masih dalam tahap Uji Coba. “Hingga saat ini belum ada peningkatan status, masih uji coba,” singkat Yunan saat dikonfirmasi Radar Depok. (ade)

You may also read!

pengamen ondel-ondel marak

Pengamen Ondel-ondel Marak Lagi di Depok

ONDEL-ONDEL : Terlihat seorang anak beraktivitas pada siang hari menjadi pengamen ondel-ondel di jalanan Kota

Read More...
pasar induk sumbang sampah

Pasar Induk Cikema Bogor Sumbang Sampah ke Depok

KOTOR : Sampah menutupi permukaan kali, di Gang Kenari RW 01 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos.

Read More...
idris AHY imam

Pilkada Depok : Idris Imam Depok Deklarasi Hari ini

SIAP GERAK : Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) diapit Bakal Calon Walikota

Read More...

Mobile Sliding Menu