RICKY/RADAR DEPOK ASRI: Pegiat lingkungan sedang menjelajah Sungai Ciliwung.
RICKY/RADAR DEPOK
ASRI: Pegiat lingkungan sedang menjelajah Sungai Ciliwung.

DEPOK – Peraturan Daerah (Perda) Kota Hijau yang tahun ini disahkan, dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan dan program pada pengelolaan kota, agar Depok dipastikan menjadi kota yang berkelanjutan (sustainable).

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariono mengatakan, perlu dibuatnya Perda itu untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan dan program. Sehingga dalam penganggarannya pun menjadi legal.

“Sekarang kan zamannya begitu, dikit-dikit ditanya mana payung hukumnya. Dengan adanya payung hukum Perda Kota Hijau ini, maka pemerintah jadi memiliki dasar atau payung hukum yang kuat untuk menganggarkan kegiatan dan program terkait kota hijau,” katanya kepada Radar Depok.

Ia menguraikan, ada delapan atribut dalam Perda Kota Hijau, yakni Green Design and Planning, Green Open Space, Green Community, Green Water, Green Building, Green Waste, Green Transportation dan Green Energy.

Politikus PKS ini menjelaskan, Green Building di sini bukan berarti gedung yang hijau warnanya, tetapi ketika membangun sebuah gedung, juga harus memperhatikan aspek lingkungannya. Misalnya serapan airnya seperti apa dan bagaimana, dimana konsep itu menjadi perhatian, dan ketika nanti dalam proses perizinannya juga akan dipertanyakan.

“Misalnya anda membangun gedung ini kan ada space sekian meter, nah airnya mau dibuang kemana, itu sudah harus diperhatikan, nanti izinnya tidak keluar kalau pemilik gedung tidak punya rencana untuk itu,” urainya.

Kemudian, green transportation. Misalnya mobil harus diperiksa secara berkala emisinya itu seperti apa. Ketika sudah tidak layak, mobil itu tidak boleh keluar lagi.

“Selama ini uji KIR ada, tapi kan belum maksimal. Dengan adanya Perda ini kita bisa optimalkan lagi,” papar Supariono.

Selain itu, Green Water, artibut ini bagaimana kita menjaga agar air bukan berarti jadi hijau. Tetapi agar air itu aman, masyarakat tidak membuang limbah ke air dan lainnya.

Ia menambahkan, karena aturan tidak berlaku mundur, jadi hanya berlaku untuk yang sekarang dan seterusnya setelah Perda ini disahkan. Namun, pemerintah dapat memberikan himbauan, misalnya kepada pemilik gedung yang sudah terbangun sebelum Perda ini disahkan.

“Kalau pemerintah bisa intervensi, paling tidak mengajak pemilik gedung untuk mengikuti sesuai dengan ketentuan dalam Perda itu. Biasanya pemilik akan mau, tinggal bagaimana pemerintah melakukan pendekatan ke mereka,” kata Supariono.

“Kalau di Singapura hal-hal seperti ini sudah sangat detail. Tidak akan keluar izinnya, jika beberapa aspek ini tidak dapat dipenuhi. Depok sendiri termasuk yang agak terlambat,” tandasnya. (cky)