RICKY/RADAR DEPOK KOMITMEN: Ketua Bidang dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih sedang membacakan deklarasi Indonesia Pro Keluarga dalam acara KKI ke-2 PKS, Kamis (21/12).
RICKY/RADAR DEPOK KOMITMEN: Ketua Bidang dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih sedang membacakan deklarasi Indonesia Pro Keluarga dalam acara KKI ke-2 PKS, Kamis (21/12).

JAKARTA – Pembangunan yang terkonsep pada kemajuan dan modernisasi, mengarah pada perbaikan fisik dan kemajuan material, merupakan fokus dari berbagai aktivitas pembangunan. Melihat hal tersebut Ketua Bidang dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih berpandapat, semestinya pembangunan sebagai proses perubahan sosial berpusat pada manusia.

“Manusia menjadi titik awal perubahan dan sekaligus titik akhir atau tujuan yang ingin dicapai,” ucapnya dalam Kongres Keluarga Indonesia (KKI) ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (21/12).

Dalam kegiatan yang diadakan di Hotel Aston, Jakarta Selatan tersebut, Wiwik-sapaannya-beranggapan pembangunan yang berpusat pada manusia, harus menjadikan keluarga sebagai unit alamiah dan fundamental dari masyarakat. Dampak dari membangun keluarga, berarti membangun investasi besar bagi kemajuan peradaban bangsa.

Apalagi, Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi pada rentan 20 tahun kedepan, yakni 2012 – 2035, yang diperkirakana akan mencapai puncaknya pada tahun 2031. Pada saat itu, usia produktif akan mencapai 70 persen atau sebanyak 180 juta. Hal ini berakibat pad ameningkatnya jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, akan membutuhkan pengelolaan yang tepat supaya bonus demografi tersebut, tidak berubah menjadi bencana.

“Keluarga adalah tempat pertama, dalam membentuk generasi yang akan mnejadi penentu utama arah peradaban bangsa,” jelasnya.

Dengan mengadakan KKI ke-2, menunjukan PKS memberikan perhatian kepada keluarga, karena keluarga adalah batu pertama keluarga. Ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, dibacakan Deklarasi Jakarta ‘Indonesia Pro Keluarga. Dalam deklarasi tersebut, dilibatkan berbagai elemen bangsa yang hadir, dan berisikan 13 poin.

“Deklarasi tersebut ditandatangani pakar, praktisi keluarga, para pemuka agama, perwakilan perempuan partai-partai politik, perwakilan organisasi kemasyarakatan, akademisi, anggota masyarkat sipil, dan perwakilan lembaga legislatif,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan, persoalan keluarga adalah persoalan bersama, oleh karena itu perlu dirembukan bersama, baik itu lintas antar partai politik atau lintas agama. Banyak persoalan yang bisa dikerjasamakan, untuk pembangunan Indonesia, dan persoalan keluarga adalah salah satunya.

“Bonus demografi adalah situasi tenaga kerja produktif sangat banyak. Secara usia, hal  ini harus nyata menjadi SDM yang produktif dan nyata, dan dibutuhkan adanya proses agar mereka bisa berkembang menuju ke hal tersebut,” jelasnya.

Sohibul menjelaskan, dengan adanya KKI ke-2, agar keluarga di Indonesia bisa meningkatkan peran keluarga dalam kemajuan bangsa. Sekarang ini banyak keluarga yang mempercayakan pendidikan ke sekolah begitu saja, padahal pembentukan karakter yang paling sempurna adalah keluarga.

“Tentu harus ada program yang bisa meningkatkan hidup suatu keluarga, jangan sampai cuek dengan kondisi keluarga, jadi ada program yang bisa membuat konsen yang lainnya,” katanya. (cky)