DEPOK–Sampai saat ini hasil penyelidikan dugaan rasuah TA 2015, terkait proyek pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, belum juga dikeluarkan Polresta Depok. Lambatnya kasus yang digarap dari 2016 tersebut, dinilai sejumlah pihak terlalu berlarut-larut. Salah satunya LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok).

Ketua LSM Kapok, Kasno mengatakan, pihak kepolisian harus segera memberi kepastian kepada masyarakat, terkait informasi yang sampai saat ini masih tertutup rapat dikalangan penyidik dan Pemerintah Kota Depok. Terlebih kasus ini telah melewati pergantian pimpinan yang menangani kasus tersebut.

“Saya berharap aparat penegak hukum segera ambil sikap tentang kasus ini, kasus ini kan sudah ada sejak Kompol Teguh jadi kasat reskrim, yang sekarang diisi oleh Kompol Putu,” kata Kasno kepada Radar Depok.

Kasno mengatakan, sikap yang dapat diambil oleh Aparat Kepolisian adalah kepastian terkait kasus tersebut apakah hendak dihentikan atau dilanjutkan. Jikalau kasus tersebut hendak dilanjutkan maka segera tetapkan tersangka, namun kalau tidak dilanjutkan keluarkan SP3. “Ini kan menyangkut uang masyarakat, kasian masyarakat digantungi,” lanjutnya.

Kasno menduga, kasus ini melibatkan unsur mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Dugaan tersebut diperkuat dengan kehadiran Nur mahmudi saat peresmian salah satu apartemen yang berdiri tak jauh dari jalan tersebut, padahal saat itu dirinya bukan lagi Walikota Depok. “Ini baru dugaan saya, patut diduga mantan walikota ikutan, makanya ini harus segera ditindaklanjuti,” terang Kasno.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasat Reserse Kriminal Polresta Depok, Kompol Putu Kholis Aryana belum meresponnya. Namun sebelumnya, dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus estafet untuk mengungkapkan adanya unsur dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kota Depok.

“Masih belum selesai (Penyelidikan), Saya belum bisa komentar apa-apa,” singkat Putu beberapa waktu lalu. (ade)