PSI Depok Pertanyakan Kebijakan Transportasi

In Politika
FOTO: Ketua DPD PSI Kota Depok, Ferry Batara

DEPOK – Belum usai dengan pro kontra kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang dianggap menambah macet, kini muncul lagi kontroversi pemasangan separator di jalan Margonda.

Karenanya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok, Ferry Batara mengaku bingung dengan kebijakan untuk transportasi dan pengguna jalan di Depok.

Ia pun mempertanyakan prosedural kebijakan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melakukan kajian sebelum membuat dan sampai mengevaluasi kebijakan.

“Karena ada ketidakjelasan mulai dari hulu hingga hilir pembuatan kebijakan itu. Banyak warga yang bertanya, logika kebijakan transportasi dan pengguna jalan di Depok sesunguhnya berpihak kepada siapa?,” kata Ferry, Senin (4/12).

Sebelum masalah SSA dan separator, Ferry mengingatkan ada juga masalah kemanfaatan jalur sepeda, kurangnya jembatan penyebrangan orang (JPO), trotoar yang belum layak, membatasi gerak ojek online, angkutan umum yang belum berbadan hukum, dll. Permasalahan ini menurut Ferry susul menyusul.

“Belum selesai dengan satu masalah atau kebermanfaatan kebijakan Pemkot atau Dishub Depok, ada lagi kebijakan baru yang menimbulkan masalah lagi. Seakan dalam pembuatan kebijakan dilakukan secara acak dan tidak menyeluruh,” ketusnya.

Ferry pun mengingatkan agar Walikota Depok, Mohammad Idris  memegang teguh ucapannya yang mengklaim setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah melalui kajian. Dan evaluasi terus dilakukan untuk pembenahan ke depan.

“Seperti kasus SSA, Walikota meminta untuk pengkritik kebijakan tersebut memberikan kajiannya. Namun dalam sidang gugatan yang diajukan warga, sempat tertunda karena Pemkot sebagai terlapor belum mempunyai kajian,” sindirnya.

“Metode atau cara membuat kebijakan seperti ini harus dihentikan. Warga Depok cerdas dan kritis, kita tahu, dalam suatu kebijakan, mana pihak yang banyak diuntungkan dan banyak yang dirugikan. Jangan sampai juga, kepala dinas yang terkait dengan kebijakan tak berpihak, dipandang kurang oleh banyak warga Depok,” pungkas Ferry. (cky)

 

You may also read!

alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...
kantor bawaslu depok ditutup

Ada yang Terkena Covid-19, Sekretariat Bawaslu Depok Tutup

TUTUP : Penampakan Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok di Jalan Nusantara Raya, Nomor 1 RT03/13

Read More...
penertiban masker di kecamatan bojongsari

66 Pelanggar Terjaring di Kecamatan Bojongsari

HUKUMAN : Anggota Satpol PP Kota Depok saat memberikan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak

Read More...

Mobile Sliding Menu