Pusat Tuntut Depok Buat Situ Baru
Anggota Komisi A DPRD Depok, Hamzah

DEPOK-Keberadaan situ di Kota Depok yang hilang, Pemerintah Pusat menuntut Pemkot Depok menggantikan situ yang hilang. Dengan membuat situ baru didaerah lain. Penegaskan itu diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Depok, Hamzah.

“Penegasan dari pemerintah pusat atau Kementrian Perairan bahwa situ yang hilang, Pemkot Depok harus mengembalikan atau mengatikan situ di lahan yang kosong,” kata Hamzah, kepada Radar Depok.

Ini, kata dia menjadi persoalan tentang penetapan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan 2013 lalu.

Itu tadi, masih ada beberapa situ yang hilang lahanya termasuk Situ Pasir Putih di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

“Ini yang menjadi pekerjaan kita lahan situ yang sudah ada perumahan, rumah dan surat-suratnya,” ulas Hamzah.

Kawasan situ-situ di Depok masuk dalam Perda RTRW jadi bila ada perda itu tidak boleh mendirikan bangunan perumahan dan lainya. Sebab, semua situ di Depok masuk peta Perda RTRW. “Kalau lahan situ yang hilang dijadikan perumahan, itu tidak mungkin keluar izinya. Diperda rtrw sudah jelas situ masuk di peta tata ruang resapan air. Kalau ada yang keluar, maka itu patut dipertanyakan dinasnya,” tegas politisi Gerindra itu.

TERPISAH,  Kepala Seksi (Kasi) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Herniwati  menyatakan, situ yang ada di Depok termasuk Situ Pasir Putih, tidak masuk aset pemkot. Melainkan milik Pemerintah Pusat yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC). “Namun kami rutin menormalisasi dari pihak Dinas PUPR dan menjaga, agar lahan itu tidak hilang,” kata  Herniwati.

Situ Pasir Putih masuk dalam kawasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). “Berdasarkan data di (Pemerintah) Pusat, Situ Pasir Putih memang ada, tapi luasnya nol,” kata Herniwati.

Bappeda, katanya lagi, tidak mengetahui jumlah pasti luas Situ Pasir Putih. Oleh sebabnya, Situ Pasir Putih masuk dalam kawasan RTRW agar lahannya tidak hilang. “Bila ada yang mengeluarkan surat tanah seperti AJB, girik, bahkan sertifikat tanah, kami akui di luar kendali kami. Tapi tetap dijaga,” kata dia.

Bahkan, sambung Herniwati, BBWSCC yang memiliki kewenangan pun tidak tahu pasti jumlah luas Situ Pasir Putih. “Tapi keberadaannya terdata di pusat,” tandasnya.(irw)