AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK AKTIFITAS TERMINAL DEPOK : Tampak terlihat aktifitas masyarakat dan kendaraan umum di kawasan Terminal Kota Depok, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKTIFITAS TERMINAL DEPOK : Tampak terlihat aktifitas masyarakat dan kendaraan umum di kawasan Terminal Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Impian masyarakat Kota Depok untuk memiliki terminal terpadu dengan segala kenikmatan fasilitasnya, harus tertunda. Pasalnya, PT. Andyka sampai saat ini belum melanjutkan pengerjaan pembangunan proyek yang telah direncanakan sejak 2014 silam tersebut.

Juru bicara PT. Andyka, Muttaqin mengatakan, pengerjaan akan kembali dimulai pada awal Januari 2018. Hal tersebut dilakukan, karena proses peminjaman lahan untuk perluasan terminal sementara oleh Pemerintah Kota Depok kepada Kementrian Perhubungan cukup memakan waktu.

“PT Andyka akan memperluas emplasment terminal sementara di bagian timur stasiun Depok Baru tersebut,” kata Muttaqin saat dikonfirmasi Radar Depok, Selasa (26/12).

Muttaqin menambahkan, perluasan tersebut bertujuan agar jembatan yang telah diselesaikan oleh PT. Andyka pada April lalu. Bisa dilalui bus besar termasuk bus bandara dan transjakarta, yang akan dipindahkan ke terminal sementara selama proses pembangunan berlangsung.

“Hal ini karena terminal Jatijajar belum bisa difungsikan untuk menampung bus-bus yang selama ini ada di terminal Depok, maka alternatifnya adalah di pindahkan ke terminal sementara,” lanjut Muttaqin.

Saat ini, beber mantan anggota DPRD Kota Depok periode 2009-2014 tersebut, luas terminal sementara hanya mampu menampung angkutan kota (angkot), karena sesuai rencana awal.

“Awalnya memang angkot di terminal sementara, dan bus di terminal Jatijajar, tapi berubah jadi perlu diperluas agar bisa menampung bus, jalan menuju terminal sementara juga akan di overlay,” beber Muttaqin.

Andyka juga berencana akan membangun kantor UPT terminal di terminal sementara. Karena lokasi kantor UPT terminal sekarang akan digunakan untuk mobilisasi alat berat.

“Semua itu terkendala karena lahan itu milik stasiun Depok Baru, dan sedang diusahakan dipinjam Pemerintah Depok, kami (PT Andyka) hanya membantu membangun infrastrukturnya,” katanya.

Sementara itu diketahui, diatas lahan seluas 7.900 meter persegi di kawasan Stasiun Depok Baru tersebut, sedang terjadi polemik antara Kementerian Perhubungan dengan PT KAI. Saling klaim lahan dianggap sebagai pemicu polemik tersebut.

Dua spanduk berbeda terpasang di pintu gerbang penghubung Stasiun Depok Baru dengan Terminal Angkutan Kota. Satu spanduk berlogo Kementerian Perhubungan dan spanduk lain milik PT Kereta Api Indonesia.

Spanduk tersebut menunjukkan adanya saling klaim kepemilikan antara PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terhadap lahan kosong di Stasiun Depok Baru.

Spanduk milik PT KAI, yang terpasang di samping pagar ITC Depok, mencantumkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990. Tertulis juga bukti kepemilikan sesuai dengan Sertifikat Nomor 2 Tahun 1988.

Spanduk yang terpasang di sisi sebelah kiri menuju Jalan Margonda Raya milik Kementerian Perhubungan berupa larangan masuk, mengelola, dan mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik lahan. Selain itu, dituliskan dasar kepemilikan lahan, yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 1999.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengaku, tidak terlalu mengetahui secara pasti pemilik tanah yang disengketakan. Itu sudah menjadi wewenang dari Kemenhub dan PT KAI. “Urusan internal mereka,” ujar Idris

Walaupun tanah yang sebelumnya dipinjam oleh Kemenhub masih dalam sengketa, kata Idris, pembangunan terminal terpadu Kota Depok tetap berjalan. Kontraktor yakni PT Andyka Investa telah mengajukan addendum atau perpanjang kontrak untum pengerjaan.

“Saya sudah mengajukan legal opinion ke kejaksaan, nanti kami tunggu apa bisa addendum atau tidak,” tuturnya.

Diketahui, PT Andyka Investa selaku investor skaligus pengembang proyek ini akan mengerjakan pembangunan mega proyek Terminal Terpadu Kota Depok (Metrostarter) yang akan dilengkapi dengan blok komersil, hotel dan apartemen 30 lantai.

Pengembang membangun Terminal Terpadu di lahan seluas 2,6 hektar milik Pemkot Depok dengan perjanjian serah guna bangun dalam 30 tahun.

Selama itu pula, tiap tahunnya Pemkot Depok menerima fee dari pengembang sekitar Rp 1,3 miliar.

Setelah 30 tahun, semua aset di sekitar lahan mulai dari blok komersil, hotel dan apartemen dijanjikan menjadi milik Pemkot Depok.

Terminal Terpadu akan mengintegrasikan terminal angkutan dengan Stasiun KA. Terminal ini diklaim akan menjadi yang termegah di Depok, karena akan dilengkapi dengan mega blok komersil, hotel dan apartemen 30 lantai. (ade)