AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, kemarin, Diketahui jalan tersebut menjadi objek kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, kemarin, Diketahui jalan tersebut menjadi objek kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.

DEPOK–Polisi Resort Kota (Polresta) Depok tak main-main dalam mengarap kasus dugaan rasuah pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos. Kabarnya, kasus yang dianggarkan APBD 2015 sebesar Rp10 miliar dalam pembebasan lahan, bakal merilis penetapan tersangka.

Kasat Reserse Kriminal Polresta Depok, Kompol Putu Kholis Aryana mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih terus estafet untuk mengungkapkan adanya unsur dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kota Depok. “Saya belum bisa komentar apa-apa, karena ini masih proses penyelidikan,” kata Putu kepada Radar Depok, Rabu (20/12).

Meskipun begitu, Putu menegaskan, akan segera merilis kasus tersebut apabila semua unsur terbukti dan adanya penetapan tersangka dari kasus tersebut. “Nanti kalau sudah saatnya, pasti kami kasih tahu,” singkat Putu.

Sementara, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya menyebutkan, dana pembebasan lahan Jalan Nangka itu dianggarkan dari APBD 2015. Untuk pembebasan lahan sudah disetujui di Banggar dengan jumlah mencapai Rp10  miliar. “Pembebasan lahan Jalan Nangka kalau tidak salah mencapai Rp10 miliar lebih,” ucap politisi PKS ini.

Sedangkan untuk pelebaran jalan tersebut, tambah dia, memang dianggarkan di tahun 2016. Namun, tidak terserap dan kegiatanya tidak dilaksanakan. “Kalau jumlah anggaran untuk pelebaran jalan kurang tahu,” kata dia.

Terpisah, Lurah Sukamaju Baru, Tapos, Samiya mengatakan, harga tanah di RW1 bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta permeternya hingga Rp15 juta permeternya.

“Harga tanah itu sesuai dengan lokasi tanahnya. Ada yang harga permeternya Rp2,5 juta, ada yang Rp3 juta, ada yang Rp5 juta, dan ada yang 15 juta permeternya,” singkat Samiya kepada Radar Depok.

Menurut Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukamaju Baru, Maryunis menuturkan, harga tersebut merupakan harga jual. Karena harga dibagi menjadi dua, yaitu harga jual dan harga menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Harga jalan menurut NJOP pun dibagi lagi kedalam tiga bagian. Pertama jalan besar yang dapat dilalui dua mobil yang berlawanan, kedua jalan yang hanya dapat dilalui satu mobil, ketiga jalan yang tidak dapat dilalui mobil.

Jalan besar, kata dia dapat dilalui dua mobil yang papasan, seperti, Jalan Bakti Abri, Jalan Nangka dan Jalan Pekapuran itu yang paling besar. Kedua jalan yang dapat dilalui mobil namun hanya satu mobil, terakhir jalan yang tidak dapat dilalui mobil atau hanya dapat dilalui motor dan pejalan kaki.

Ia menegaskan, harga yang ditetapkan oleh NJOP dengan harga jual jauh lebih mahal harga jual. Harga jual tersebut bisa 40 persen diatas harga NJOP.

“Jauh sekali, harga jual kan harga pasar melihat tetangganya juga. Tetangganya harganya A ya yang lain biasanya mengikuti. Harga jual itu bisa 40 persen nya dari harga NJOP,” katanya. (ind/irw/ade)