RICKY/RADAR DEPOK PEMAPARAN: Ketua BK DPRD Kota Depok, Hamzah, saat ngopi bareng wartawan refleksi akhir tahun di salah satu rumah makan di Jalan Siliwangi Kelurahan Depok, Pancoranmas.

 

 

RICKY/RADAR DEPOK
PEMAPARAN: Ketua BK DPRD Kota Depok, Hamzah, saat ngopi bareng wartawan refleksi akhir tahun di salah satu rumah makan di Jalan Siliwangi Kelurahan Depok, Pancoranmas.

DEPOK – Sepanjang tahun 2017, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok mencatat, dari 50 anggota dewan, ada tiga yang telah melakukan pelanggaran etika karena perilaku dan tingkah lakunya.

“Ketiga anggota DPRD Depok tersebut telah diproses dan disidang oleh Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Depok serta mendapatkan teguran keras baik lisan maupun tulisan,” tutur Ketua BK DPRD Kota Depok, Hamzah kepada Radar Depok, belum lama ini.

Hamzah menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan mulai dari tata cara beracara, tata cara berpakaian, tata cara berbicara, dan tata cara bertingkah laku. Dari temuan ini, ada yang berdasarkan laporan dari unsur masyarakat ke Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

“Sehingga kita lakukan tindakan berupa teguran baik lisan dan tertulis. Yang jelas dari BKD  melakukan teguran keras kepada pihak terlapor, apabila terlapor itu memang terbukti, tiga anggota DPRD ini sudah dilakukan sidang oleh anggota BKD pada November kemarin,” jelas Hamzah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, BKD sendiri bukan lembaga hukum, tapi lembaga politik dan tidak bisa menghukum. Tetapi bisa melakukan proses peneguran, pemanggilan dan penyidangan.

“Kami berkerja sesuai laporan yang ada. Apabila tidak dilaporkan tertulis ke BKD, kami tidak bisa melakukan proses kalau hanya berita di media sosial, karena di tata tertib kami itu berdasarkan laporan tertulis dari pihak manapun, kami juga akan menyembunyikan identitas pelapor,” kata Hamzah yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok dari Fraksi Gerindra ini.

Namun saat ditanya siapa saja ketiga anggota dewan itu, Hamzah enggan membeberkan. “Kurang etis kalau saya sebutkan nama. Nanti juga semua tahu siapa saja mereka. Intinya mereka sudah kami tegur,” kata Hamzah.

Selain itu, sambung Hamzah, kehadiran anggota DPRD juga diberikan grafik di internal BKD saja dan dilaporkan ke Ketua DPRD Kota Depok.

“Jadi datanya siapa yang rajin ke rapat paripurna, rapat komisi dan rapat badan, itu kami buat grafiknya. Jika memang enam kali berturut-turut tidak hadir, BKD bisa memberikan rekomendasi untuk PAW kepada partai,” ucap Hamzah. (cky)