RICKY/RADAR DEPOK BUKA: KPU RI, Bawaslu RI, dan perwakilan Departemen Ilmu Politik FISIP UI saat pembukaan program studi pasca sarjana “Tata Kelola Pemilu” di Ruang Apung Perpustakaan UI Depok, Selasa (19/12).

 

 

RICKY/RADAR DEPOK
BUKA: KPU RI, Bawaslu RI, dan perwakilan Departemen Ilmu Politik FISIP UI saat pembukaan program studi pasca sarjana “Tata Kelola Pemilu” di Ruang Apung Perpustakaan UI Depok, Selasa (19/12).

DEPOK – Universitas Indonesia (UI) membuka program studi pasca sarjana “Tata Kelola Pemilu” dibawah Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Peresmian program studi ini digelar di Ruang Apung Perpustakaan UI Depok, Selasa (19/12).

Pembukaan program studi ini diawali oleh penandatanganan perjanjian kerja sama pada tahun 2015 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 10 universitas negeri di Indonesia, termasuk UI. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, kesepuluh universitas akan menjadi mitra KPU dalam membuka program pascasarjana terkait pengelolaan pemilu.

Ketua program pascasarjana Departemen Ilmu Politik, Dr. Meidi Kosandi mengatakan, berdasarkan kerja sama ini, maka UI membuka program studi pasca sarjana “Tata Kelola Pemilu” yang berisi 4 klaster peminatan, yaitu Sistem dan Regulasi Pemilu, Lembaga Penyelenggara Pemilu,  Proses Pemilu,  Konflik Pemilu dan Resolusinya.

“Keempat klaster ini terbagi dalam 11 modul pembelajaran, yaitu Regulasi Pemilu di Indonesia dan

Perbandingan Sistem Pemilu, Organisasi dan Birokrasi Pemilu, Etika dan Moral Politik Elektoral,” katanya.

Lebih lanjut, Assesment Kualitas Pemilu, IT Dalam Pemilu, Keuangan Pemilu, Manajemen Logistik Pemilu, Malpraktik Pemilu, Pencegahan dan Penanganan Konflik, serta Sistem Peradilan Pemilu.

Dalam modul ini, tutur Meidi, dibuat oleh sebuah tim gabungan bernama Konsorsium Pendisikan Tata Kelola Pemilu Indonesia.

“Untuk tahun pertama, program ini akan berisi 7 mahasiswa yang merupakan staf KPU yang diberikan beasiswa full oleh KPU. Meskipun untuk tahun pertama akan diisi oleh staf KPU, namun di tahun-tahun selanjutnya program studi ini akan dibuka untuk umum, termasuk pembukaan kelas-kelas internasional yang meenyasar pasar ASEAN,” tandasnya.

Ketua KPU, Arif Budiman berharap bahwa jurusan ini akan membawa peningkatan kualitas sumber daya manusia di KPU.

“Kami bertekad tidak boleh menyelenggarakan pemilu hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga dengan kemampuan ilmu dan teknologi,” pungkasnya. (cky)