IRWAN/RADARDEPOK
GARAPAN: Sedikitnya 200 rumah tinggal di RT9/9, Kelurahan/Kecamatan Limo, diketahui menempati lahan garapan eks HGB 9 atas nama PT Megapolitan Development.

DEPOK – Sebanyak 200 rumah tinggal di RT9/9 Kelurahan/Kecamatan Limo, diketahui menempati lahan garapan eks HGB 9 atas nama PT Megapolitan Development. Walhasil, para pemilik rumah tidak bisa memiliki surat menyurat lantaran kebentur administrasi.

Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dalam kesempatan sidak di sejumlah lahan eks HGB di wilayah Kecamatan Limo. Meminta kepada PT Megapolitan untuk memberi akses bagi para pemilik bangunan, yang telah menempati lahan eks HGB untuk mengurus peningkatan status lahan menjadi sertifikat. Mengingat para pemilik bangunan sudah puluhan tahun menempati dan menguasai lahan tersebut.

Menurutnya, harus ada kejelasan tentang status lahan yang sudah terbangun rumah. Jika pada status lahan ini masih termasuk pada lahan eks HGB, maka harus ada pembicaraan dengan pihak PT Megapolitan selaku pemegang hak guna bangun (HGB).

“Kami berharap agar warga diberi kemudahan untuk mengurus peningkatan status lahan yang telah terbangun rumah penduduk ” ujar Hendrik saat melakukan sidak di lahan eks HGB di wilayah Limo belum lama ini.

Marpaung salah satu warga Kelurahan Limo menyebutkan, keinginan warga untuk meningkatkan status lahan eks HGB yang telah terbangun rumah menjadi sertifikat hak milik (SHM) sangat wajar. Mengingat warga ini sebelumnya telah membeli tanah itu melalui berbagai pihak, dan telah menempati lahan milik negara itu puluhan tahun.

“Layak untuk diberi kesempatan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas lahan itu,” pungkas Marpaung. (irw)