ASN Berpolitik Bisa Dipecat 

In Metropolis
Walikota Depok, Mohammad Idris

DEPOK-Aparatur Sipil Negara (ASN) Depok jangan main-main saat berpolitik praktis, di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2018. Keladinya, pemkot bakal memberikan sanksi ringan sampai pemecatan bila ketahuan tidak netral. Sanksi itu sesuai dengan, Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur Sipil Negara.

Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, agar ASN netral dan tidak mendukung salah satu calon gubernur Jabar.

“Iya ada sanksinya ASN yang ikut politik praktis jelang pilkada atau pun pilgub yang akan dimulai,” kata Idris kepada Harian Radar Depok.

Menurutnya, sanksi bagi ASN yang ikut berpolitik praktis, akan berkoordinasi dan mengkaji dahulu aturan dengan Bawaslu dan Kemendagri. “Sudah ada aturanya, dipadukan  dulu. Untuk   tindak sanksi ASN yang berpolitik praktis. Biasanya ada tindakan sanksi ringan, sedang, dan berat. Tergantung aturan,” tuturnya.

Menimpali hal ini, Anggota Komisi A DPRD Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan, sudah jelas di Undang-Undang No 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang salah satunya mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi.

UU tersebut kata dia, memperkuat aturan terdahulu, yaitu Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. “Saat ini juga sudah disusun PP baru sebagai turunan dari Undang-Undang ASN,” jelas Qurtifa. Ketentuan sanksi bagi ASN berpolitik praktis juga, sambung dia, telah diatur dalam Pasal 7 PP no 53 Tahun 2010 terdiri dari tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Jadi disesuaikan dengan Pasal 4 (12) jo Pasal 12 dan 13. ”Pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman hingga pemberhentian secara tidak hormat,” beber dia. Berdasarkan Pasal 2 UU ASN, tambah dia yang salah satunya berisikan asas netralitas, bertujuan setiap aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

Sementara, pada Pasal 9 (2) UU ASN menyatakan bahwa aparatur sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. “Pengaturan mengenai netralitas dalam UU ASN dimaksudkan untuk membentengi aparatur sipil negara dari intervensi politik,” beber dia.

 

Jelang pelaksanaan Pilgub Jabar di tahun ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu Depok. “Persiapan pelaksanaan Pilgub Jabar,” kata Qurtifa.

Kata dia, koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Depok membicarakan tentang hukuman money politik dalam pilkada. Sebab, di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa acaman bagi pemberi dan penerima money politik. ”Keduanya masuk dalam pelanggaran pidana,” tuturnya.

Jadi, bagi pemberi dan penerima diancam pidana kurungan penjara 36 sampai 72 bulan dan denda Rp 200 juta samapi dengan Rp  1 miliar. “Jadi hukuman pidana bukan hanya pemberi tapi juga penerimanya,” tegasnya.

Sementara, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto meminta, kepada seluruh anggotanya untuk selalu menjaga netralitas, dan tidak terlibat dukung-mendukung pasangan calon. Imbauan tersebut merupakan instruksi langsung yang diberikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Anggota TNI harus tetap netral, jangan ada yang berpihak kepada salah satu kontestan peserta Pilkada. Harus bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik, walaupun saya yakin di Kota Depok akan aman,” ujar Iskandarmanto usai kegiatan apel di Balai Kota Depok, Senin (15/1).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sesuai dengan instruksi anggota TNI dilarang berpolitik praktis, karena politik TNI adalah politik negara. TNI harus menjamin tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Apabila ada anggota TNI yang tidak netral, akan kita kenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang ada. Kita akan tindak lebih tegas lagi,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, ke depan menghadapi Pilkada 2018 , anggota TNI khususnya di Kota Depok , akan terus menjaga kesolidan dengan anggota polisi di Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok, demi terjaganya stabilitas keamanan dan politik.

“Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan soliditas antara TNI, Polri, dan instansi pemerintah,” tandasnya.(irw)

You may also read!

kasatlantas polres metro depok

Sudah Terpasang, Tetapi Pekan Depan Kamera Etle Baru Uji Coba

SAMPAIKAN : Kasatlantas Polrestro Depok, Kompol Erwin Aras Genda, saat ditemui di Polrestro Depok beberapa

Read More...
sosialisasi masker di geber

Sosialisasi Masker Terus Digeber

HUMANIS : Wakapolrestro Depok, AKBP Harry Setyo Budhi memberikan masker kepada pengguna jalan, di Jalan

Read More...
pradi tentang pengambilan nomor

Pradi : Pengambilan Nomor Urut Sebaiknya Virtual

HUMANIS : Bakal Calon Walikota Depok, Pradi Supriatna bercengkrama dengan salah seorang warga Kota Depok.

Read More...

Mobile Sliding Menu