FOTO: Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie
FOTO: Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie

DEPOK Demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. DPRD Kota Depok mendorong agar Pemkot Depok untuk membuat peraturan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kamar atau unit di apartemen.

“Itu yang selama ini saya dorong, ketika ada yang membangun apartemen dengan sistem S1 atau trata  titel, perlu ada yang namanya pemecahan dari PBB. Selama inikan satu PBB nya untuk satu tower,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie kepada Radar Depok.

Jadi, lanjut Rienova, DPRD Kota Depok meminta agar setiap kamar atau unit di satu tower apartemen. Jika Depok mau mengacu dengan DKI Jakarta, tiap unit di satu tower apartemen dikenakan PBB masing-masing.

“Di Depok sendiri belum ada. Satu tower saja. Ini yang selama ini kami minta,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan ini merupakan terobosan terbaru jika Kota Depok menginginkan PAD yang tinggi seperti DKI Jakarta. Selama ini potensial lost-nya besar sekali karena tidak diterapkan per satu unit. “Coba bayangkan berapa banyak apartemen yang ada di Depok,” katanya.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikaji lebih dulu, mulai dari landasan hukumnya, kajiannya.

“Mungkin pemerintah akan memperhatikan hal itu. Ini bisa diterapkan di Depok. kenapa kita tidak belajar dari DKI. Jika diterapkan mungkin bisa meningkatkan PAD sampai 200 persen, jika sekarang masih menaika dari NJOP kasihan masyarakat, bagaimana dengan apartemen yang dihuni orang kelas menengah ke atas. Kadang satu tower kan bisa 1.000 kamar atau unit,” ucap Rienova

Rienova mengatakan, saat ini yang belum maksimal juga  ada pajak parkir ada pajak retribusi. Jika lebih dioptimalkan lagi artinya dari segi penataan, kesiapan sarana dan prasarana dibenahi dengan baik.

“Selama ini kan berantakan. Jika kami melihat, contoh di sepanjang jalan margonda jika diminta pajak parkir/retribusi parkir, tentu itu akan menambah pendapatan buat kita. Selama ini kan dibiarkan liar begitu saja, tidak di tata dengan baik. Hal itu yang tidak terkoordinasi yang baik dan tidak diberlakukan di lahan parkir toko atau restoran. Itu kan lahan milik pemerintah juga,” paparnya.

Ia mengungkapkan, semua bangunan ada yang punya haknya pemerintah, itu yang harus dikerjasamakan. Ia mengharapkan agar Pemkot Depok memiliki BUMD lagi untuk mengelola itu dengan pekerja yang professional, bisa bekerja sama dengan swasta.

“Kami sudah mendorog pemkot membangun atau membuka BUMD baru, artinya di sana bisa masuk sektor pariwisata juga utk membuka potensi PAD. Membuka atau membangun fasilitas parkir juga akan dikaji, karena menyangkut ketersediaan lahan. Itu kan mengurangi kemacetan juga. Ini perlu dikaji kembali, ini yang perlu duduk bersama antara pemrintah dan DPRD,” katanya.

Terpenting saat ini, lanjut Rienova, tarif parkir di Depok masih relatif rendah, yakni sekitar Rp2.000 , motor Rp1.000, sementara di DKI Jakarta atau Bekasi sudah diatas itu.

“Harus dikaji lagi. Tapi jangan disamakan antara parkir Sosial (Rumah sakit, Puskemas dan lainnya) dengan parkir komersial,” ujarnya. (cky)