DEPOK-Di 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Imingrasi Kelas II Kota Depok,  gencar menertibkan Warga Negara Asing (WNA). Ini tersebut bertujuan untuk mencegah WNA ilegal atau tidak memiliki izin tinggal resmi di Depok.

“Penertiban yang akan kami lakukan yaitu WNA yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP bagi pemenang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi pemenang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS),” ujar Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbahul Munir kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurut Munir, guna memaksimalkan pengawasan terhadap WNA di Depok, pihaknya juga bekerja sama dengan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora). Sebab, menurutnya, WNA perlu untuk diawasi dan dikendalikan. “WNA cukup banyak di Depok. Terkait jumlahnya kami sedang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, karena saat ini kami belum memiliki datanya,” terangnya.

Munir menuturkan, sebelum melakukan penertiban, Timpora akan terlebih dahulu melakukan pendataan bagi WNA yang memiliki Kitap dan Kitas. Data tersebut nantinya akan menjadi pedoman atau obyek dalam melakukan penertiban.

“Nantinya pada saat pendataan bila ditemukan WNA yang tidak tertib administrasi kependudukan, kami akan kenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015, dimana sanksinya yaitu denda maksimal Rp2 juta dan kurungan 3 bulan,” pungkas Munir.

Terpisah, Kepala Kantor Imingrasi (Kanim)  Kelas II Depok Dadan Gunawan mengatakan, di 2018  konsep pengawasan keimigrasian tetap  difokuskan baik terhadap WNI maupun Orang Asing. Adapun untuk orang asing skema yang akan dilakukan secara tertutup dengan operasi intelijennya.

Lalu,  terbuka dengan melakukan baik operasi secara mandiri maupun operasi bersama dan memberikan bantuan backup apabila diminta oleh pelaksana fungsi lainnya.  “Operasi bersama mauoun backup bentuk perwujudan sinergitas kami,”  tutup Dadan. (irw)