DEPOK- Rencana peralihan tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) bersubdisi ke tabung gas non subsidi, bakal diimplementasikan tahun ini. Wakil Ketua Komisi B DPRD Depok Rienova menegaskan, kebijakan ini jelas tidak pro dengan rakyat.

Melihat kondisi dilapangan gas elpiji gas 3 kg langka. Bahkan harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). ”Rakyat itu selalu saja tidak menikmati kesejahteraan dalam UUD 1945, justru dalam kepemimpinan saat ini rakyat terus digerus dalam kemiskinan,” kata Rienova kepada Radar Depok, kemarin.

Untuk itu, perlu ada kajian dalam pendistribusian dan peralihan gas subsidi ke masyarakat, khususnya di Depok.

Apa lagi, sambung dia, nanti tabung gas yang pink ukuran 5 kg diwajibkan warga membeli. Ini tambah menyusahkan dan menjerat rakyat semakin miskin.

“Padahal gas alam Indonesia kata dia, nomor 13 di dunia, berarti Pemerintah Pusat tidak bisa mengelolah sumber alam dan selanjutnya pengawasan yang kurang sekali,” tegasnya.

Terlebih ini menjadi dilema gas melon subdsidi realita dilapangan banyak dipakai warga mampu, dan pengusaha non mikro. Bahkan ada oknum yang memainkan gas oplosan ke gas non subsidi. Ini perlu pengawasan lebih dari pemkot, pemerintah, dan aparat keamanan.  (irw)