RICKY/RADAR DEPOK SANTAI: Ketua Umum DLC, Mukhlis Effendi (tengah) usai menyatakan pendapatnya tentang fenomena geng motor di Kota Depok.
RICKY/RADAR DEPOK
SANTAI: Ketua Umum DLC, Mukhlis Effendi (tengah) usai menyatakan pendapatnya tentang fenomena geng motor di Kota Depok.

DEPOK – Selain penguatan ketahanan keluarga. Depok Lawyers Club (DLC) berharap Pemkot Depok mengambil peran untuk mengatasi geng motor yang meresahkan masyarakat dengan memaksimalkan Perda Kota Layak Anak.

Ketua Umum DLC, Mukhlis Effendi mengatakan, melihat aksi geng motor yang beraksi di Kecamatan Sukmajaya, membuat resah masyarakat juga dapat mengakibatkan trauma para pedagang, pejalan kaki, pekerja yang pulang larut malam. Memang fenomena ini lantaran kurang kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak.

“Akhirnya mengakibatkan kehidupan yang bebas, mereka menganggap dirinya yang paling hebat, bahkan beranggapan ini adalah negara gua, bahasa kasar ya. Penyebabnya karena kelalaian orangtua sendiri,” kata Mukhlis kepada Radar Depok.

Menurutnya, penyebab fenomena ini karena kelalaian orangtua yang tidak mendidik mereka dengan benar, baik pendidikan moral, agama, perilaku dan sopan santun.  “Mereka jadi tidak mengenal yang mana yang hak dan mana yang bathil,” paparnya.

Ironinya, para pelaku yang tergabung dalam geng motor anarkis tersebut mayoritas anak dibawah umur. Pada Undang-undang sendiri masih mengatur perlindungan terhadap anak dibawah umur, dan belum ada perundangan untuk menangkap anak dibawah umur.

Tapi, kata dia, hal ini harus disikapi dengan tegas, agar para pelaku dapat jerawat dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Sehingga, hal-hal anarkis tersebut meski pelaku dibawah umur harus tetap dihukum.

“Mungkin para penyidik bisa menetapkan saksi apa yang bisa diberikan kepada para pelaku. Namun, jika masih bisa diberikan kebijakan wajib lapor bisa saja untuk menimbulkan efek jera. Tetapi kembali lagi harus ada kontrol dari keluarga dan aparat setempat. Orangtua harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi dan menangkal kenakalan remaja, sambung dia, pendekatan yang baik mutlak diperlukan. Kendati karakter dalam rumah tangga tidak bisa menjamin, terkadang orangtua juga lost terhadap anak dan anak juga bisa berbohong kepada orangtua.

“Tapi kita bisa menjadikan pelajaran dari kasus semacam ini. Baik orangtua dan anak, jika tidak ada perhatian satu sama lain dapat menimbulkan kasus seperti ini lagi,” ucapnya.

Mukhlis mengakui, dirinya pun belum mengetahui secara pasti sanksi apa yang bisa diberikan kepada para pelaku dibawah umur untuk menimbulkan efek jera kepada mereka. “Hukum Indonesia memang berbeda dengan hukum di Arab,” katanya.

Ia mengungkap, ada orangtua pelaku yang memang datang ke kantornya untuk meminta bantuan hukum, agar sanksi yang diberikan tidak terlalu berat dan dapat memberikan pelajaran serta efek jera bagi anak mereka. “Ya meminimalisir sanksi hukum, minimal saksi ya wajar dan tidak berlapis,” ungkapnya.

Kata Mukhlis lagi, salah satu pelaku yang ia dapat informasinya, merupakan anak yatim dan dari keluarga dengan tingkat ekonomi lemah. Hal ini, sambung dia, mungkin menjadi penyebab pelaku itu berbuat fatal dengan melakukan tindakan kriminal.

“Padahal, keluarganya mengatakan anaknya itu sopan dan penurut, dari segi akademis pun berprestasi dan membanggakan, makanya saat ada kejadian tersebut, keluarganya terkejut, karena masih menempuh pendidikan dan memiliki adik,” tuturnya.

Yang menyedihkan, pelaku tersebut merupakan salah satu tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. “Saya juga belum tahu detailnya seperti apa, karena memang belum menjadi kuasa hukumnya,” ucap Muchlis.

Sementara itu, Penasehat DLC, Bismar Ginting menambahkan, seperti yang disampaikan Ketua Umum DLC, peran keluarga memang sangat mendasar, tapi orangtua sendiri sebenarnya sudah pusing dengan cara seperti apa untuk mendidik mereka.

Untuk itu, Pemkot Depok juga perlu mengambil sikap tegas, contohnya dengan membentuk satgas anak. Terlebih sudah ada Perda Kota Layak Anak yang dibuat tahun 2013.

“Saya pernah beberapa kali jalan malam, pukul 02.00 WIB, di Sukmajaya ada empat titik kumpul anak-anak. Itu sampai jam 3. Ini anak anak dibawah umur semua,” kata Bismar.

Artinya, lanjut Bismar, di sini hukum, kalau memang dari sisi Undang-undang perlindungan anak tahun 2002, memang agak sulit menjangkau ini, apalagi polisi. Ketika, polisi bertindak, namun terbentur Undang-undang perlindungan anak mereka tidak bisa bertindak jika bukan atensi dari publik.

“Mereka akan melepas juga, karena takut KPAI, harus pemerintah daerah yang mengambil peran. Saat ini Perda Kota Layak Anak juga belum maksimal,” ucap Bismar. (cky)