FOTO: Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Juanah Sarmili
FOTO: Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Juanah Sarmili

DEPOK Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Juanah Sarmili menginginkan pajak parkir bisa dimaksimalkan dan dikelola Pemkot Depok guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saat ini pajak parkir belum maksimal. Juga pajak restoran dan hotel yang belum digali kembali untuk menambah PAD,” kata Juanah disela-sela perayaan malam tahun baru di kediamannya, Minggu (31/12).

Politikus Golkar ini menuturkan, Kota Depok tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola untuk menjadi PAD. Sehingga, Pemkot Depok harus memaksimalkan pendapatan di sektor pajak, salah satunya pajak dari retribusi parkir yang ada di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Depok.

“Pajak parkir masih banyak bercecen dalam arti belum maksimal. Banyak parkir yang dikelola pihak ketiga, sehingga pemasukan untuk Depok sendiri masih kecil,” paparnya.

Padahal, sambung Juanah, Pemkot Depok bisa menambah pemasukan untuk PAD jika mengelola parkir secara mandiri di pusat-pusat perbelanjaan dan juga instansi milik pemerintah. Tentunya, hal tersebut perlu dikaji kembali bagimana mekanismenya dan apa saja fasilitas yang perlu disiapkan. “Ini memang perlu dikaji kembali,” ujarnya.

Potensi PAD yang belum maksimal, beber dia, berimbas kepada kegiatan pembangunan, baik yang diusulkan melalui anggaran murni maupun aspirasi dewan.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Depok ini menguraikan, kegiatan-kegiatan dari aspirasi dewan dengan kondisi keuangan yang saat ini pun belum bisa maksimal. Karena, dengan pagu anggaran untuk aspirasi dewan sebesar Rp2 miliar, pada realisasinya tidak mencapai angka tersebut.

“Dengan kondisi anggaran yang kurang, anggaran aspirasi dewan juga dikurangi. Harusnya anggaran untuk kelurahan Rp2 miliar dan aspirasi dewan Rp2 miliar dikunci, jangan sampai dikurangi. Pada 2017 saja banyak yang tidak tercover. Ketika anggaran murni tidak tercover dilanjutkan di ABT, tapi di ABT juga belum tercover,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menegaskan, eksekutif dan legislatif harus bisa menyatu dan bersinergi, sehingga bisa saling mengikat.

“Kami di DPRD mendukung program pemerintah, pemerintah juga harus mendukung program kami. Sebagai wakil rakyat kan diminta untuk bisa membantu masyarakat. Salah satunya melalui aspirasi,” tandasnya. (cky)