PASCA MUSDALUB: (kiri) Dewan Penasehat DPD Golkar Depok, Amin Fauzi, Ketua DPD Golkar Kota Depok Periode 2016-2021, Farabi Arafiq, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Sekretaris DPD PKS Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra, usai pelaksanaan Musdalub di kantor DPD Golkar Depok, Rabu (16/11/2016). FOTO: Irwan/ Radar Depok
PASCA MUSDALUB: (kiri) Dewan Penasehat DPD Golkar Depok, Amin Fauzi, Ketua DPD Golkar Kota Depok Periode 2016-2021, Farabi Arafiq, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Sekretaris DPD PKS Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra, usai pelaksanaan Musdalub di kantor DPD Golkar Depok, Rabu (16/11/2016). FOTO: Irwan/ Radar Depok

DEPOK Kaukus Kader Cinta Golkar Kota Depok berharap agar DPD Partai Golkar Jawa Barat, bisa mengembalikan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Depok, seperti sebelum Musdalub 2016. Ini karena dinilai jajaran Golkar Depok saat ini bermasalah.

Mantan Ketua DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Kota Depok, Edi Rochaedi menuturkan, terkait pengembalian hak kepengurusan (sebelum Musdalub), pihaknya sebagai Kaukus Kader Cinta Golkar Depok sudah menanyakan hal tersebut ke pengurus Jawa Barat.

Bahkan pada 29 November lalu, pihaknya meminta ketegasan dari DPD Golkar Jabar terkait Golkar Kota Depok. Karena ia sendiri, selaku pengurus juga tidak mengetahui dimana letak kesalahan kepengurusan lama, sampai-sampai mesti diganti.

“Menurut AD/RT sendiri, saya tidak tahu letak kesalahannya,” kata Edi kepada Radar Depok, kemarin.

Karenanya, Kaukus Kader Cinta Golkar meminta ke Jabar, jika hak kepengurusan lama DPD Partai Golkar Kota Depok dikembalikan. Bukan berarti kepengurusan yang sekarang harus dibuang seluruhnya. Hanya meminta dikembalikan sesuai hak. “Kami meminta ketegasan, sampai saat sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

Terlebih, sambung Edi, saat ini sedang dalam tahapan tahun politik: Pilgub Jabar. Sebab itu, jika kembali memang kembali kepada aturan (kepengurusan lama), pihaknya akan tetap di Golkar untuk memenangkan pesta demokrasi Jabar di Depok.

“Karena kami tidak akan kemana-mana jika hak itu dikembalikan,” tandasnya.

Mantan Ketua PK Golkar Cilodong, Supriadi menjelaskan, sebelum terjadi Musdalub 2016. Pihaknya menggelar Muscam di Cilodong. Resmi sesuai AD/RT. Setelah beres terjadi Musdalub, artinya sudah rapi dari seluruh kecamatan. Selain itu, prosedurnya diakui di Kota Depok hingga provinsi pun mengakui pelaksanaan itu sah.

Namun, setelah tahapan pelantikan, muncul masalah yang tidak disangka. Disinyalir pangkalnya dari adanya simpatisan Golkar yang memberikan bantuan untuk kegiatan di PK. “Di sini ada yang peduli memberikan bantuan. Setelah Musdalub, itu tidak diterima (oleh kepengurusan pasca Musdalub),” paparnya.

Keputusannya, menginginkan uang yang diberikan simpatisan tersebut dikembalikan. Tapi ia memiliki harga diri. Karena dari awal meminta bantuan, namun diminta untuk dikembalikan.

“Bukan kita tidak punya uang. Tapi harga diri kita terhadap simpatisan itu. Disanalah muncullah ketidaksinkronan. Ini berujung pemecatan saya,” terangnya.

Yang ia sesalkan, kata dia, pemecatan dirinya tidak melalui musyawarah lebih dulu dan tidak sesuai prosedural.

“Saking marahnya, saya tandatangani seluruh berkas pemecatan dirinya. Malam itu saya cerita ke media, saat itu saya tidak egois, bisa saja panggil seluruh wartawan kalau saya mau,” ujarnya.

Ia mengungkapkan ada beberapa Ketua PK yang dipecat, yakni Cilodong, Cipayung, Tapos dan lainnya. “Sebenarnya yang dapat bantuan 11 PK, Tapi yang lain mengembalikan. Padahal untuk konsolidasi tingkat kelurahan. Inikan memberikan dampak buruk untuk Golkar, itu sumbangan legal,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris PK Golkar Pancoranmas, Sopian Suri mengungapkan, ketika ada perintah melaksanakan Muscam, ia segera mempersiapkan segala sesuatunya hingga terpilih Supriatni sebagai ketua. Namun, setelah selesai  Muscam, ia sampai saat ini tidak sama sekali tidak dihubungi.

“Artinya saya menyelesaikan Muscam dengan baik dan sesuai aturan, begitu selesai saya tidak dihubungi kembali, harusnya kan ada komunikasi lagi ke saya, perkara dipakai atau tidak, itu bukan persoalan dan ini buat pelajaran. Tapi apakah seperti ini organisasi. Saya berharap SK lama dikembalikan,” ucap Supian.

Mantan Ketua PK Cipayung, Abdul Rokib mengatakan, ada yang bilang kepengurusan di DPD saat ini lebih solid, tapi sebenarnya bermasalah. Sebab, banyak persoalan yang terjadi di Kota Depok.

“Kita-kita ini yang tahu di bawah bagaimana, kita ini yang lebih tahu di Depok. Kami masih sayang dengan Golkar. Kalau loncat benderam kasihan, kalau bukan orang Depok, dia tidak mengerti tentang Golkar Depok,” kata Rokib.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A Arafiq mengaku bila di tubuh Golkar Kota Depok tidak ada masalah. Bahkan, ia mengklaim bila partai berlambang Pohon Beringin ini (di Depok) sudah lebih bersih, bermartabat, dan lebih baik.

Hal ini, kata dia, mengutip dari pernyataan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, yang menyebut Golkar Depok saat ini terbaik. Ini jika dibanding kepengurusan lama.

“Tidak ada masalah di Depok,” ungkapnya via sambungan ponsel.

Lebih lanjut, pria yang juga berprofesi sebagai dokter ini tak terlalu mempermasalahkan dengan munculnya dari sejumlah kader Golkar, yang menilai jika terjadi masalah di tubuh Golkar Depok. “Pelantikan Golkar Depok (pasca Musdalub) dihadiri oleh Pak Ketum (saat itu Setya Novanto dan Ketua Jabar (Dedi Mulyadi),” tegasnya.

Kini pihaknya tengah mempersiapkan hajatan Pilgub Jabar. “Hari ini (kemarin) baru ketemu dengan seluruh Ketua PK dan Fraksi bahas deklarasi (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi),” tandasnya. (cky)