AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK BERMASALAH : Pengendara sedang melintas di Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos.

DEPOK–Kasus dugaan rasuah APBD Kota Depok TA 2015, terakit pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, terus dikebut. Kemarin, Polresta Depok sudah memanggil puluhan saksi termasuk kontraktor dan kepala dinas. Pemanggilan tersebut untuk memperkuat adanya penyelewengan dana dalam pembebasan dan pelebaran jalan tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Putu Kholis Aryana menyebutkan, tahap yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga saat ini, masih dalam proses penyidikan yakni pemanggilan saksi-saksi.

“Saya kurang hapal saksi saksinya, nanti saya update lagi,” kata Putu saat ditemui Radar Depok, Selasa (9/1).

Terkait kerugian keuangan negara akibat proyek tersebut, Putu mengatakan, pihaknya masih terus menghitungnya. Rp10 miliar itu total lost, tapi kalau selisihnya saja hanya sekitar Rp1 miliar sekian. “Penyidik masih mendalami lagi, apakah kerugiannya mencapai seluruh total lost,” lanjut Putu.

Saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka, Putu menjelaskan, tahap penyidikan masih berlangsung. Sehingga belum ada penetapan tersangka. “Belum ada ke arah situ (tersangka), satu asas praduga tak bersalah, dua proses sidik baru pemanggilan para saksi, tunggu saja, harapan saya semakin cepat semakin baik,” tegasnya.

Putu menjelaskan, seluruh pejabat yang menjabat saat kasus tersebut terjadi telah dipanggil termasuk Kepala Dinas PUPR. Namun, Putu enggan menjawab saat ditanya keterlibatan Walikota sebelum Mohammad Idris yakni Nur Mahmudi

“Sudah, dalam lidik dan sidik sudah (Kadis), terkait keterlibatan walikota untuk kepentingan penyidikan belum bisa saya sebutkan,” lanjut Putu. (ade)