IST MoU : Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi bersama Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman usai Apel  Gelar Pasukan Mantap Praja Lodaya Tahun 2018, di Gasibu Bandung (5/1).
IST
MoU : Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi bersama Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman usai Apel  Gelar Pasukan Mantap Praja Lodaya Tahun 2018, di Gasibu Bandung (5/1).

Pengamanan, penegakan hukum, dan sosialisasi dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ditandatangani dalam nota kesepahaman antara KPU dengan Polda Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan usai apel Gelar Pasukan Mantap Praja Lodaya Tahun 2018 di Gasibu Bandung (5/1).

LAPORAN: Ricky Juliansyah

Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu, sehingga berlangsung, tertib, aman dan tanpa ekses, tidak hanya menjadi tugas dari penyelenggara dan pengawas Pemilu. Tetapi, menjadi tugas bersama, khususnya stakeholder dan instansi terkait.

Seperti belum lama ini, penyelenggara Pemilu tingkat Jabar bekerjasama dengan Polda Jabar untuk bekerjasama dalam pengamanan pesta Demokrasi di tanah Pasundan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

Nota kesepahaman itu pun langsung ditandatangani dua pucuk pimpinan instansi dan lembaga tersebut. Seperti dari Polda Jabar ditandatangani Irjen Agung Budi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda) dan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di Gasibu, Bandung, Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Agung Budi menjelaskan, kerjasama itu juga untuk setiap satuan kerja penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pilkada Serentak Tahun 2018.

“Kesepahaman untuk bekerjasama mengamankan Pilgub Jabar,” kata Kapolda.

Sementara, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, pengamanan meliputi setiap tahapan pemilihan Gubernur Jawa Barat dari setiap tingkatan dari tingkat provinsi sampai KPPS.

“Termasuk pengamanan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, pengiriman logistik, pengawalan dan pengamanan fisik surat suara sampai pada tahapan akhir perhitungan suara dan pelantikan gubernur terpilih tahun 2018,” kata Yayat.

Selain itu, penegakan hukum dalam nota kesepahaman adalah memproses dan menindaklanjuti dalam setiap persoalan menyangkut kasus hukum dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sedangkan sosialisasi adalah sebagai bahan maklumat dan informasi bagi kedua belah pihak dari tingkat provinsi sampai daerah untuk mengetahui nota kesepahaman tersebut,” tutup Yayat. (*)