AHMAD FAHRY/RADAR DEPOK BANGUNAN BERSEJARAH : Bangunan yang dibangun abad ke-18 bernama Rumah Cimanggis di kawasan lahan RII di kawasan Kecamatan Sukmajaya.
AHMAD FAHRY/RADAR DEPOK
BANGUNAN BERSEJARAH : Bangunan yang dibangun abad ke-18 bernama Rumah Cimanggis di kawasan lahan RII di kawasan Kecamatan Sukmajaya.

DEPOK-Komunitas pencinta sejarah, peduli ruang terbuka hijau, dan berbagai komunitas di Kota Depok tidak main-main dalam mempertahankan situs sejarah Rumah Cimanggis di lahan RRI, Sukmajaya. Dalam waktu dekat petisi yang sudah selesai dibuat Forum Komunitas Hijau (FKH) Depok, akan dikirim ke Presiden Indonesia, Walikota, dan Kementerian Agama.

“Petisinya sudah kami buat itu pasti kami sampaikan. Tapi nunggu teman-teman dan dibicarakan dulu, yang pasti dalam waktu dekat ini” kata Koordinator FKH Depok Heri Syaepudin, kepada Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, keseriusan itu lantaran situs yang dibuat pada abad ke 18, agar tidak dibongkar karena adanya pembangunan Universitas Islam Indonesia Interasional (UIII). Jelas ini sudah melanggar undang-undang.

Menimpali hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Depok, Rienova Serry Donie mengatakan, keberadaan Rumah Cimanggis ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu No 11 Tahun 2010. Lalu, kata dia, ada yang terbaru sedang disosialisasikan oleh Kementrian dan DPRD RI  yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  “Bahkan UU ini mengatur aturan tentang manajemen perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan,” kata Politikus Partai Gerindra ini.

Jadi, sambung Rienova Komisi B DPRD Depok tidak setuju jika  keberadaan Rumah Cimanggis dihancurkan karena adanya pembangunan UIII. “Justru kami lestarikan Rumah Cimanggis itu merupakan sejarah bagi warga Depok. Apapun latar belakang  Pemkot Depok harus ingat sejarah kota ini,” kata dia.

Untuk itu, Pemkot Depok kata dia, kalaupun situs sejarah dan cagar budaya yang ada di kota ini harus dipugar. “Arti pugar ini restorasi dalam bentuk asli dan tidak merombaknya,” tegasnya.(irw)