SANI/RADAR DEPOK STOP PUNGLI: Tim Satgas Saber Pungli Kota Depok sosialisasi kepada 26 kepala SMPN yang dilaksanakan di SMPN 1 Depok, kemarin (30/1).
SANI/RADAR DEPOK
STOP PUNGLI: Tim Satgas Saber Pungli Kota Depok sosialisasi kepada 26 kepala SMPN yang dilaksanakan di SMPN 1 Depok, kemarin (30/1).

DEPOK – Mengantisipasi adanya pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli Kota Depok menggelar sosialisasi di SMP Negeri 1 Depok, kemarin (30/1).

Tim Satgas, Iptu Sukasto mengatakan, Kota Depok memiliki empat Satgas Saber Pungli, di antaranya Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari Pokja Pencegahan.

“Pokja Pencegahan tugasnya melakukan sosialisasi untuk menyampaikan bahwa Kota Depok memiliki Satgas Saber Pungli kepada seluruh OPD,” kata Sukasto.

Dalam sosialisasi kali ini, selain memberi informasi seputar adanya Satgas Saber Pungli, ia juga memberikan peringatan kepada seluruh OPD.

“Kebetulan ini lagi di OPD Disdik, jadi sosialisasinya kepada seluruh kepala SD dan SMPN. Memberi tahu kegiatan apa saja yang masuk dalam kategori pungli,” kata Sukasto.

Selain SD dan SMPN, sosialisasi dapat dilakukan ke seluruh sekolah, termasuk swasta. “Sekolah swasta juga perlu, karena ada beberapa sekolah yang dapat dana BOS. Jadi saya mau seluruh sekolah dapat sosialisasi,” katanya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Disdik Kota Depok, Tinte Rosmiyati mengatakan, Disdik merupakan salah satu target dari sosialisasi, lantaran pungli di sekolah sangat rentan.

“Salah satu bentuk pungli di sekolah adalah infak. Walaupun sifatnya keagamaan, tetapi bagi yang bukan berkewajiban untuk infak (non-muslim), pasti adanya keterpaksaan. Kategori tersebut dapat dimasukkan ke dalam pungli,” kata Tinte.

Tinte menegaskan jika sekolah tidak boleh mengumpulkan dana untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Akan tetapi, itu diperbolehkan jika yang melakukannya adalah komite sekolah dan bersifat transparan.

“Yang jelas, kegiatan yang tidak dibiayai pemerintah boleh dilakukan. Seperti renovasi tempat ibadah, taman, dan sarpras lainnya,” kata Tinte. (cr3)