Sejarawan Minta Depok Selamatkan Cagar Budaya

In Metropolis
ADE/RADAR DEPOK
AUDIENSI : Komunitas Sejarah Depok (KSD) saat melakukan audiensi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok di lantai 9, gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Beji, Selasa (23/1).

DEPOK–Komunitas Sejarah Depok (KSD) audiensi ke Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Selasa (23/1). Audiensi yang dilaksanakan di ruang meeting lantai sembilan, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Beji tersebut guna membahas persoalan beberapa lokasi di Kota Depok yang wajib dijadikan sebagai cagar budaya.

Sejarahwan, JJ Rizal mengatakan, kegiatan audiensi ini guna menindaklanjuti perkembangan berita terkait dengan situs sejarah Rumah Cimanggis yang terancam terkena proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

“Untuk itu kami yang terdiri dari lintas komunitas bergerak dalam satu naungan Komunitas Sejarah Depok (KSD), menuntut kepada Walikota Depok, Mohammad Idris untuk segera membentuk tim ahli cagar budaya,” kata Rizal kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Dalam pertemuan itu, KSD juga menyampaikan tuntutannya, yang menyatakan dua poin yakni Pemerintah Kota Depok segera meningkatkan status situs-situs sejarah di Depok di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menjadi penetapan resmi sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten/Kota.

“Sesuai dengan amanah UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 44, jika sudah memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten/Kota,” kata JJ.

Selanjutnya, dalam tuntutannya tersebut KSD juga telah menulis surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar membantu Pemerintah Kota Depok, untuk menyelamatkan situs sejarah Rumah Cimanggis dan merenovasinya sehingga bisa difungsikan sebagai museum pertama di Kota Depok.

“Sekaligus Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berguna bagi penguatan daya dukung ekologi Depok yang kian padat, juga sebagai retensi air dari selatan ke Kota Jakarta dan oleh karena itu mengurangi bahaya banjir,” lanjut JJ.

JJ mengatakan, Pemerintah Kota Depok hanya tinggal membentuk tim ahli cagar budaya yang melibatkan unsur-unsur sepert arkeolog, sejarawan dan sebagainya. “Di depok saya yakin banyak orang ekspert, kemudian mengerti tentang depok,” katanya.

Tim ahli cagar budaya tersebut, lanjut JJ, guna membantu dalam peningkatan cagar budaya, sehingga polemik Rumah Cimanggis tidak terulang, “Ini bisa dibaca sebagai membuat tim agar situs lain aman, dan tidak terkaget-kaget, seperti pembangunan UIII ini yang mengancam Rumah Cimanggis,” pungkasnya.

Ketua Depok Heritage Community, Ratu Farah Diba mengatakan, sudah terlalu lama Pemerintah Kota Depok memperlihatkan sikap abai terhadap situs sejarah.

“Ini saatnya Depok menjadi kota yang bersahabat dengan situs sejarahnya dengan memenuhi amanah UU UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disporyata Kota Depok, Wijayanto mengatakan, tim cagar budaya telah terbentuk namun berada di tingkat wilayah Provinsi Jawa Barat. “Setelah dilakukan pendataan pada tahun 2017 kemarin dan kita laporkan, Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim jadi kita tinggal tunggu kedatangan tim itu,” kata Wijay.

Terkait usulan pembentukan tim cagar budaya tingkat Kota, Wijayanto mengatakan, ia akan berkoordinasi terlebih dahulu ke Walikota Depok.

“Ini akan jadi bahan (tim cagar budaya kota depok), intinya tim cagar budaya hanya sebagai peneliti, terkait penetapan status situs itu ranahnya Kementerian,” terangnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Depok telah melakukan pendataan terhadap aset aset yang dianggap sebagai situs sejarah di Kota Depok.

Kabid Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata Disporyata Kota Depok, Yelis Rosdiana mengatakan, dari hasil pendataan terdapat tiga klasifikasi yakni bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya.

“Untuk bangunan cagar budaya ada 2 obyek, situs cagar budaya 15 situs, dan kawasan cagar budaya yang terletak di kawasan depok lama ada sekitar 40 obyek disana,” kata Yolis.

Yolis mengatakan, hasil pendataan tersebut telah dilaporkannya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat guna tindak lanjutnya.

“Januari ini sudah mendapatkan jawaban katanya akan ada tim dari provinsi, tinggal tunggu saja,” pungkasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, perwakilan YLCC, Fredy Jonathans, Ketua FKH Kota Depok, Heri Syaefudin dan beberapa penggiat sejarah.(ade)

You may also read!

pelebaran jalan raya cipayung

Dua Jalan di Kecamatan Cipayung Ini Butuh Pelebaran

SEMPIT : Jalan Raya Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, dinantikan masyarakat untuk dilakukan pelebaran,

Read More...
satpol pp razia pedagang mal

Satpol PP Kota Depok : Tidak Ada Toleransi, Masih Buka Langsung Sanksi

INGATKAN : Petugas Satpol PP Kota Depok saat memberikan teguran kepada pelaku usaha yang membandel

Read More...
kedai le bye buka

Kedai Le Bye Kembali Buka

SEMANGAT : Kedai Le Bye yang berlokasi di Jl. K.H.M. Usman No. 83 Beji, Depok

Read More...

Mobile Sliding Menu