JUNIOR/RADAR DEPOK BERWIBAWA: Kepala Rutan Kelas IIB Kota Depok, Sohibur Rachman saat membuka Masa Orientasi Tahap Ketiga CPNS Rutan Depok, kemarin.
JUNIOR/RADAR DEPOK
BERWIBAWA: Kepala Rutan Kelas IIB Kota Depok, Sohibur Rachman saat membuka Masa Orientasi Tahap Ketiga CPNS Rutan Depok, kemarin.

DEPOK Sebanyak 60 CPNS Rutan Kelas IIB Kota Depok, mulai kemarin, menjalani masa orientasi tahap ketiga selama sepekan ke depan. Hal tersebut ditujukan untuk nantinya mereka benar-benar siap berdinas sebagai pertugas rutan.

Kepala Rutan Kelas IIB Kota Depok, Sohibur Rachman menuturkan, sebanyak 60 CPNS tersebut adalah yang telah lulus masa orientasi tahap kedua.

“Pada orientasi tahap ketiga ini, lebih murni kepada internal kami di rutan. Mereka (CPNS) mulai diperkenalkan kepada lingkup kerja, serta tugas-tugas yang akan diberikan kelak,” ujar Sohibur usai apel pembuka masa Orientasi Tahap Ketiga Rutan Depok, kemarin pagi.

Ia menjelaskan, pada masa orientasi ini, pihaknya turut menggandeng sejumlah stakeholder. Antara lain, TNI, Polri, serta BNN. “Contohnya dari BNN. Kami sengaja mengundang, karena untuk sekalian melakukan tes urine kepada seluruh pegawai rutan, tak terkecuali para CPNS,” tambahnya.

Lebih lanjut, sambung dia, bila terbukti tersandung narkoba, maka sanksi tegas bakal menanti. Selain itu, selama sepekan ini, seluruh CPNS bakal mendapat pelatihan khusus dari prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrad.

“Mereka dibekali latihan menyelam, menembak, dan tentunya penguatan mental sebagai abdi negara. Saya tegaskan untuk tiga manja dan cengeng,” tegas dia.

Pantauan Radar Depok, pada apel orientasi, rutan melakukan MoU dengan Puskesmas Cilodong dan Depok Lawyers Club (DLC). Kata Sohibur, langkah ini merupakan upaya dari pemerintah dan lingkungan sekitar.

“Artinya kami tak bekerja sendirian. Untuk kerjasama dengan puskesmas, guna bagaimana pelayanan kesehatan bersinergi dengan Puskesmas Cilodong. Bentuknya bila perawatan atau rujukan yang kami tak bisa atasi sendiri,” jelasnya.

Sementara dengan DLC, lanjut dia, untuk sama-sama sinergi dalam persoalan pedampingan hukum. Sebab sebagai petugas rutan, pihaknya tentu sangat akrab dengan masalah hukum. “Bentuknya bisa pendampingan sampai proses hukum selesai di pengadilan. Ya semacam konsultasi hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DLC, Mukhlis Effendi menjelaskan, dalam perjalanan DLC, salah satu tujuannya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Sekalipun warga miskin. Hal tersebut juga berlaku bagi warga binaan rutan.

“Nantinya DLC akan siapkan tim di rutan untuk standby unutk konsultasi hukum. Karena di rutan ada yang belum diputus dan sudah diputus pengadilan. Tetap butuh bantuan konsultasi hukum,” pungkasnya. (jun)