PENGADUAN: Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyerahkan dokumen aduan ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Syaiful, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa (6/2).
IST
PENGADUAN: Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyerahkan dokumen aduan ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Syaiful, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa (6/2).

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon resmi mengadukan salah satu media online nasional ke Dewan Pers, kemarin. Ia mengadu soal berita yang terbit Jumat 2 Februari 2018, berkaitan dengan proyek E-KTP, yang dinilai negatif dan tendesius.

Pengaduan itu, kata Jansen, sudah diterima oleh Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Syaiful. Menurut Jansen, pemberitaan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepada nama baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat, namun juga kepada citra partai.

“Dan lebih luas lagi merugikan kami ratusan ribu kader Partai Demokrat diseluruh Indonesia ini,” kata Jansen.

Dikatakan Jansen, judul berita yang telah dimuat telah menggerus kepercayaan publik terhadap partainya. Karena dengan judul tersebut, SBY punya ‘jago’ untuk dimenangkan dalam pengerjaan proyek E-KTP. Padahal faktanya tidak.

Lebih lanjut, Jansen beranggapan, judul berita hanya sekedar mencari sensasi. “Media itu telah memasukkan fiksi ke dalam berita. Utamanya dibagian judul, menyesatkan dan menipu khalayak” geramnya.

Karenanya, Partai Demokrat meminta Dewan Pers menghukum media tersebut untuk mencabut berita, atau setidaknya dapat mengoreksi judul berita agar relevan dengan isi berita.

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang telah dilebur kedalam Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik secara imperatif dan tegas dikatakan wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.

“Judul berita sama sekali tidak mencerminkan isi beritanya,” tegas Jansen. (cky)