RUBIAKTO/RADARDEPOK DIPERIKSA: Warga Kecamatan Cilodong saat mendatangi kantor Kejari Kota Depok, untuk memberikan kesaksian penyelewengan dana RTLH tahun anggaran 2016.
RUBIAKTO/RADARDEPOK
DIPERIKSA: Warga Kecamatan Cilodong saat mendatangi kantor Kejari Kota Depok, untuk memberikan kesaksian penyelewengan dana RTLH tahun anggaran 2016.

DEPOK – Sempat terbenam akhirnya dugaan rasuah dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kembali mencuat. Kemarin, puluhan warga Kecamatan Cilodong berbondong-bondong menyambangi Korps Adhyaksa Kota Depok. Secara bergantian sejak pukul 09:00 WIB, warga berdatangan memberikan keterangan sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Salah satunya warga Kelurahan Sukamaju, Cilodong, TM mengaku, datang bersama sejumlah warga lainnya memberikan keterangan terkait penyelewengan dana RTLH di Kota Depok sejak pukul 09:00 WIB.

Dia mengatakan, ada 53 rumah di Kelurahan Sukamaju yang dananya diduga diselewengkan. “Di kelurahan saya ada 53 rumah yang dananya diduga diselewengkan,” kata TM kepada Harian Radar Depok, Selasa (6/2).

Dia menjelaskan, dari anggaran sebesar Rp18 juta, pihaknya hanya menerima Rp13 juta dalam bentuk bahan material. “Saat diperiksa saya menjelaskan apa yang saya ketahui, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi,” tegas TM.

Menurutnya, rumah yang mendapat bantuan RTLH terdapat dimasing-masing RT, yang tersebar di kelurahan. Satu RT biasanya ada dua sampai tiga rumah, kalau di RT dia ada dua rumah. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran 2016, rumahnya pun telah selesai dikerjakan. “Rumahnya sudah selesai dikerjakan, namun dengan menggunakan dana seadanya, sehingga pembangunan tidak maksimal,” beber TM.

Setelah diperiksa pihaknya mengaku, masih menunggu hasil dari Kejari Kota Depok. “Saya hanya memberikan pernyataan, selanjutnya tinggal urusan Kejari,” ujar TM.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Sufari membenarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mendapat bantuan RTLH di Kecamatan Cilodong. “Iya ada pemeriksaan saksi, tapi belum bisa kami publis, karena pemeriksaan tinggal sedikit lagi,” singkat Sufari.

Jauh sebelumnya, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Depok, Danil De Rozani menerangkan, pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Ketua LPM, dengan melakukan pemotongan dana Rp2 juta – Rp3 juta per kepala keluarga (KK).

Namun, lanjut Danil, pemeriksaan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi ini akan dilakukan di satu Kecamatan terlebih dahulu yakni Kecamatan Cilodong. “Kami telah menyiapkan surat panggilan kepada sejumlah LPM di kecamatan tersebut,” terang Danil.

Selain LPM, Kejari Depok juga bakal memanggil dan memeriksa enam lurah Kecamatan Cilodong yang membawahi warga yang mendapatkan bantuan RTLH. Ia menduga seluruh warga pengguna RTLH di 63 kelurahan dan 11 kecamatan menjadi korban pemotongan RTLH.

Proyek pembangunan RTLH yang dibiayai APBD Kota Depok TA 2016, sebanyak 81 orang. Mereka melapor ke kejaksaan karena hak mereka dipotong. Seharusnya setiap pengguna RTLH mendapat dana Rp18 juta.(cr2)