IRWAN/RADARDEPOK ILEGAL: Pengembang Grand Limo Residence di Jalan Limo Raya, tepatnya di depan kantor Kecamatan Limo masih saja terus membangun.

 

 

IRWAN/RADARDEPOK
ILEGAL: Pengembang Grand Limo Residence di Jalan Limo Raya, tepatnya di depan kantor Kecamatan Limo masih saja terus membangun.

DEPOK – Pengembang Grand Limo Residence benar-benar sakti. Perumahan di Jalan Limo Raya, tepatnya di depan kantor Kecamatan Limo masih saja terus membangun. Tak ayal, sejumlah pihak menilai Kota Depok tidak memiliki penegak perda dan wakil rakyat sebagai kontrol.

Koordinator Forum Komunikasi-Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA-LPM) Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa mendesak jajaran Pemkot dan DPRD Kota Depok menindak tegas pengembang Grand Limo Residence. Sejauh ini pengembang tetap melaksanakan aktivitas pembangunan sejumlah unit rumah, meskipun sebelumnya telah dihentikan  Satpol PP karena belum berizin.

Menurutnya, pemerintah dan anggota DPRD Kota Depok harus tegas menghadapi pengembang perumahan tersebut. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah dan para lembaga legislatif, sebagai tandem eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bila tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggar aturan seperti ini, maka akan menjadi preseden buruk.

“Bakal mencoreng kewibawaan pemerintah dan anggota dewan itu sendiri,” papar Risani usai meninjau kondisi bangunan perumahan tersebut, kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sebenarnya, kata dia pelanggar masalah perijinan bangunan di wilayah kantor Kecamatan Limo sangat banyak. Namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditindak. Jelas ini menimbulkan kesan pemerintah dan jajaran DPRD tidak serius dalam menindak pelanggar aturan.

“Disekitar Kantor Kecamatan saja terdapat puluhan bangunan yang melanggar aturan perijinan. Tapi tidak ada satupun yang disegel apalagi dibongkar. Kalau sudah seperti ini jangan salah masyarakat jika mempertanyakan dimana kredibilitas pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kinerja Satpol PP Kota Depok sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda) sangat lemah. Padahal, instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan penindakan bagi para pelanggar Perda.

“Seharusnya jajaran Satpol PP mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Mamun Abdullah meminta Satpol PP mneyegel perumahan tersebut. Sebab sejauh ini pengebang sudah diperingati masih saja terus membangun. “Saya minta Satpol PP segel perumahan tersebut,” tandasnya.(irw)